Akui Terlibat Pesta di Tengah Pandemi, Boris Johnson Dituntut Mundur

Pada hari Rabu (13/1), Boris Johnson melayangkan permintaan maaf secara resmi terhadap parlemen dan publik Inggris akan aksinya yang melanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ia mengakui bahwa ia menghadiri pesta kebun di rumahnya di jalan Downing pada waktu Inggris menjalankan lockdown akibat pandemi pada Mei 2020. Aksinya tersebut melanggar peraturan yang telah diimplementasikan oleh pemerintahannya sendiri.

Pesta Downing Street

Pada tanggal 20 Mei 2020, sesuai dengan pengakuan Johnson, ia menyatakan bahwa ia mengetahui akan adanya pesta di Downing Street. Akan tetapi, ia tidak menyadari bahwa pesta yang dihadiri sekitar 40 dari 100 tamu undangan tersebut adalah “pesta” dan menganggapnya sebagai sebuah pertemuan kerja biasa.. Ia mengatakan bahwa ia baru menyadari hal itu 25 menit setelah melaksanakan pesta dan ia menyesali keberadaan acara seperti itu. Ia menganggap bahwa pesta tersebut serupa seperti pertemuan kerja yang ia lakukan pada 15 Mei 2020 sebelumnya bersama penasihat utama Dominic Cummings dan sekretaris utama Martin Reynolds.

Walau begitu, pesta diperkirakan tidak berakhir pada pesta kebun tersebut, dilansir dari BBC bahwa Johnson mengadakan pesta sejenis pada tanggal 13 November 2020. Pesta yang ketiga ini dikatakan hanya mengundang tamu dalam jumlah kecil dan keberadaanya sedang diinvestigasi. Pesta keempat juga diperkirakan terjadi pada tanggal 25 November 2020 dengan jumlah tamu yang sedikit, tepat setelah menteri keuangan Inggris Rishi Sunak mengantarkan laporan keuangan negara

Seluruh kenyataan ini terkuak ketika stasiun TV ITV berhasil mendapatkan surel kiriman sekretaris utama Martin Reynolds pada tanggal 10 Januari 2022 ke staf kenegaraan yang berisi undangan ke “pesta minum berjarak sosial” dan meminta para tamu membawa minuman keras sendiri. Pernyataan Boris yang mengaku bahwa ia tidak hadir dalam pesta tersebut kontradiktif dengan pernyataan saksi mata. Pada tanggal 12 Januari kemarin lah, Johnson membuat pernyataan resmi berupa permintaan maaf dan pengakuan bahwa dia menghadiri pesta pada tanggal 15 Mei 2021 yang melanggar peraturan lockdown yang diimplementasikan pemerintahannya sendiri.

“Saya memahami amarah yang mereka rasakan terhadap saya di dalam pemerintahan yang saya pimpin bahwa ketika mereka berpikir di Jalan Downing itu sendiri peraturan tidak dijalankan oleh orang yang membuat peraturan itu sendiri.” Sebutnya dalam permintaan maaf yang ia haturkan di hadapan Dewan Perwakilan Inggris.

Tuntutan Mundur untuk Boris

Permintaan maaf Boris Johnson disambut langsung oleh tekanan tinggi dari pihak oposisi di Inggris, terutama dari pimpinan partai pekerja, Keir Starmer. Ia menyatakan bahwa Johnson adalah “manusia menyedihkan yang sudah keluar jalur” dan “penghinaan terhadap publik Inggris”.

“Akankah ia menerima bahwa “pesta” sudah selesai dan saatnya dia mundur?” Tanya Starmer dalam parlemen.

Perasaan tersebut tentunya diresonansi pihak lain seperti pemimpin Demokrat Liberal Sir Ed Davey dan pemimpin partai Skotlandia Nasionalis Ian Blackford. Akan tetapi, bahkan sesama pihak konservatif juga meresonansi keinginan mendorong Boris Johnson untuk mundur. Pemimpin kelompok konservatif Skotlandia Douglass Ross, anggota parlemen konservatif William Wragg, dan Sir Roger Gale juga menyatakan bahwa pernyataan maaf Boris Johnson tidak terkesan tulus dan dipenuhi kebohongan. Sejauh ini, Sir Roger Gale telah menyampaikan surat tidak percaya kepada Sir Graham Brady, pemimpin komite partai konservatif. Jika 53 anggota parlemen konservatif lainnya juga menyampaikan surat yang sama, maka Boris Johnson harus melalui proses confidence vote.

Koresponden Al-Jazeera di London, Nadim Baba, melaporkan bahwa tingkat kepercayaan Johnson di mata publik sekarang ada di titik terendah.

“Publik menyatakan bahwa aksi perdana menteri dan caranya mengatasi tuntutan yang diberikan telah merendahkan kepercayaan publik akan kemampuannya memimpin mereka melewati pandemi – atau bahkan untuk mengimplementasikan peraturan dan menjadi contoh bagi mereka.” Sebut Baba dalam laporannya.

Kejadian ini menambah daftar kontroversi yang melanda Pemerintahan Boris Johnson. Satu per satu, kontroversi tersebut menghabiskan modal politik yang dimiliki oleh Boris dan pemerintahannya. Dengan skandal ini yang, banyak pihak yang menekan Boris Johnson untuk mundur dari posisinya sebagai PM Inggris.