Analisis Sistem Internasional dalam Boikot Korea Selatan oleh Tiongkok Terkait THAAD

Pada tahun 2017, Tiongkok melakukan boikot terhadap produk kultural Korea Selatan yang meliputi musik, kosmetik, program televisi, dan iklan. Hal ini lantas merugikan perekonomian Korea Selatan. Sebelumnya, Tiongkok dan Korea Selatan telah menjalin kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi sejak 47 tahun lalu, meskipun selama itu mengalami pasang surut, Tiongkok memiliki peran penting bagi Korea Selatan dalam penyebaran produk kultural dan menjadi salah satu sumber pendapatan besar negara tersebut (Co, 2017). Kendati demikian, penyebaran produk kultural Korea Selatan di Tiongkok lantas menjadi sangat terbatas pasca diterapkannya kebijakan—secara tidak tertulis—boikot oleh Tiongkok (Co, 2017).

Pada dasarnya, boikot yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut disebabkan oleh pembangunan sistem anti rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2016 dalam merespon uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara (Ho Chung, 2019). Dalam hal ini, Tiongkok melihat bahwa keterlibatan AS dalam membangun sistem THAAD akan menimbulkan bentuk peningkatan intensitas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara meskipun Korea Selatan memiliki sistem pertahanan dalam menghancurkan dan mencegat rudal balistik jarak pendek hingga menengah, dalam hal ini tensi di antara Korut dan Korsel dikhawatirkan akan meningkat (Takola, 2017). 

Boikot yang dilakukan oleh Tiongkok lantas mengakibatkan media, perusahaan domestik, dan para investor di Tiongkok mulai membatasi hingga membatalkan berbagai kontrak kerja sama dengan agensi maupun perusahaan Korea Selatan karena adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Jika melanggar, pihak bersangkutan akan dikenai sanksi berupa ketentuan untuk mengembalikan uang sebanyak dua kali lipat dan denda senilai USD 17 juta (Takola, 2017). Hal ini lantas berdampak pada penurunan pendapatan di berbagai sektor, di antaranya: penurunan sebesar 8,5 persen pada perusahaan hiburan Korea Selatan; penurunan 5,8 persen pada perusahaan produk kecantikan; penurunan 8,4 persen perusahaan produksi drama; dan penurunan saham pada perusahaan produksi film yang mencapai 14,5 persen (Putri, 2016). 

Tulisan ini akan meninjau fenomena ini menggunakan analisis sistem internasional dalam menjawab sebab Tiongkok memboikot produk kultural Korea Selatan sebagai penerapan sanksi atas pembangunan THAAD. Lebih lanjut, analisis sistem internasional yang mengutamakan adanya aktor, jenis sistem internasional, dan distribusi kekuatan dibagi menjadi enam indikator spesifik yang mendukung analisis lebih mendalam dalam menggunakan peringkat analisis sistem internasional, yaitu actor, distribution of power, number of major power or poles, degree of adherence, supranational organization, dan contested issue. Indikator tersebut digunakan untuk menjelaskan latar belakang dan alasan mendasar penggunaan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara sebagai respon terhadap kerangka sistem internasional, di mana hal tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memprediksi pola interaksi atau strategi seperti apa yang digunakan oleh negara tersebut secara umum (Buzan dan Waever, 2003). 

Actor 

Pasca terjadinya peristiwa 9/11, kebangkitan Tiongkok menjadi semakin nyata dan muncul sebagai  kekuatan baru dalam dunia internasional. Meskipun Tiongkok tidak menyatakan secara langsung untuk menjadi aktor dominan dalam dunia internasional namun kebangkitan Tiongkok menjadi tamparan besar bagi AS karena peningkatan intensitas dalam berbagai bidang, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Keberadaan Tiongkok dan AS menggambarkan bahwa sistem internasional yang ada saat ini merupakan bentuk bipolaritas secara modern yang muncul pasca Perang Dingin abad ke-21 yang mengutamakan adanya konsep hierarki karena negara-negara di dunia memiliki aliansi dalam memenuhi kepentingan nasional dengan berdasar pada pengembangan integrasi dan balance of power yang terjadi dengan berfokus pada dua negara dominan dalam tataran global (Kim dan Gates, 2015). 

Dalam kasus boikot terhadap Korea Selatan, hal ini adalah salah satu bentuk dari adanya kekuatan bipolaritas dalam kawasan tersebut di mana inisiatif AS untuk membangun THAAD di Korea Selatan membuat Tiongkok semakin cemas karena dapat mengganggu dominasi Tiongkok di negara itu. Hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok telah terjalin sejak tahun 1970 dengan melakukan peningkatan hubungan diplomatik yang terus meningkat dalam bidang ekonomi dimana Tiongkok menerapkan kebijakan open door policy. Kerja sama tersebut semakin meningkat pasca krisis ekonomi Korea Selatan pada tahun 1997–1998 di mana pasca krisis tersebut peningkatan ekonomi Korea Selatan meroket dan menyebabkan intensitas kerja sama dengan Tiongkok semakin tinggi. Di tahun 2008, adanya perjanjian strategic cooperation partnership; berpartisipasi dalam Asia-Europe Meeting, pertemuan G20 dan Asia Pacific Economic Cooperation; pinjaman dana dari Bank of China sebesar 26 miliar won kepada Korea Selatan; hingga kesepakatan pertukaran mata uang sebesar 4 miliar USD dibawah Chiang Mai Initiative, menjadikan hubungan di antara kedua negara tersebut semakin erat. Di tambah, hal tersebut lantas membuat Tiongkok menjadi negara dengan perekonomian terkuat di Asia terutama dalam bidang perdagangan dan investasi (Lanteigne, 2009).

Di balik kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan, keberadaan AS untuk membangun THAAD justru membuat Tiongkok merasa terancam karena selain jangkauan rudal tersebut dapat mengenai wilayah Tiongkok, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan yang diberikan oleh Tiongkok kepada Korea Selatan. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menyatakan pembangunan THAAD hanya akan merusak stabilitas kawasan tersebut karena rudal THAAD dapat menghancurkan serangan rudal pada fase terminal dari jarak radius 200 kilometer dan ketinggian 150 kilometer melalui tabrakan atau hit to kill yang dapat menghentikan ancaman rudal baik di dalam atmosfer maupun di luar atmosfer. Jangkauan radar AN/TPY 2 pada THAAD juga dapat mencapai hingga radius 2000 kilometer, sehingga sistem ini dapat mendeteksi bukan hanya rudal di Korea Utara namun hingga ke wilayah Tiongkok bahkan wilayah Timur Rusia (Tang, 2009). Hal ini juga memicu kekhawatiran Tiongkok karena jangkauan radar THAAD dapat memungkinkan AS untuk melacak serta memantau aktivitas rudal Tiongkok. Keyakinan tersebut didukung oleh tidak adanya jaminan secara resmi dari Korea Selatan maupun AS bahwa penempatan THAAD khusus hanya untuk kebutuhan pertahanan Korea Selatan. 

Kecemasan dan penurunan kepercayaan terhadap Korea Selatan ini lantas membuat Tiongkok memboikot produk kultural negara tersebut sebagai salah satu langkah dalam mempertahankan eksistensi dan keseriusan Tiongkok dalam kerja sama ekonomi yang telah dibangun bersama Korea Selatan sebelumnya. Hal ini juga didasarkan atas pelanggaran Korea Selatan dalam confidence building measures (CBM) yang diprakarsai oleh Tiongkok dalam menyelesaikan masalah perbatasan dan meyakinkan negara tetangga untuk menaruh kepercayaan pada Tiongkok sebagai rekan dalam dialog politik, ekonomi, dan keamanan regional. Hal ini lantas membuktikan bahwa Tiongkok menganggap AS sebagai saingan berat dalam tataran internasional, begitupun sebaliknya. Adanya bipolaritas di antara kedua negara tersebut dapat berdampak pula pada hubungan kerja sama yang dibangun oleh aliansi, hal ini terbukti dengan dampak ekonomi Korea Selatan yang menurun drastis akibat boikot yang dilakukan oleh Tiongkok yang merasa terancam terhadap keberadaan AS di negara tersebut. 

Distribution of Power

Bipolaritas dalam tataran internasional membuat distribusi kekuatan terbagi menjadi dua kubu, yaitu Tiongkok dan AS. Untuk hal ini, selain beraliansi dengan AS, Korea Selatan memiliki hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Oleh karena itu, menjadi dilema besar bagi Korea Selatan karena langkah untuk memperkuat pertahanan melalui THAAD yang ditawarkan oleh AS dapat berpengaruh pada hubungannya dengan Tiongkok. 

Dalam hal ini, distribusi kekuatan yang terjadi di antara Tiongkok dan AS dapat dikatakan bergantung pada kepentingan nasional dari Korea Selatan. Hal ini dikarenakan keduanya (Tiongkok dan AS) memiliki pengaruh di Korea Selatan dalam aspek yang berbeda, ekonomi dan pertahanan, sehingga walaupun nyatanya Korea Selatan memiliki aliansi dengan AS, Tiongkok tetap dapat dianggap memiliki pengaruh di negara tersebut.

Adanya bipolaritas yang terbentuk saat ini juga memengaruhi bagaimana tatanan sistem internasional yang hierarki terbentuk. Di mana baik Tiongkok dan AS berusaha menyebarkan pengaruhnya dalam bidang ekonomi maupun pertahanan Korea Selatan namun dengan menjalin kerja sama di antara kedua kekuatan tersebut karena kepentingan nasional, membuat distribusi kekuatan Tiongkok dan AS menjadi tidak seimbang, walaupun sebenarnya Korea Selatan memiliki aliansi dengan AS. 

Ditambah terbentuknya bipolaritas yang ada dalam tatanan internasional diakibatkan adanya penurunan intensitas dari AS sebagai aktor hegemon pasca Perang Dingin, di mana keberadaan Tiongkok yang perlahan mulai mendominasi terlebih dalam sektor ekonomi. Sesuai dengan pernyataan Kenneth Organski (1968) bahwa transisi kekuatan yang terjadi mengakibatkan adanya ketidakstabilan dalam distribusi kekuatan karena kebangkitan Tiongkok membuat keberpihakan negara-negara aliansi AS berbelok arah dengan bekerja sama pula dalam proyek dan kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok, sehingga ketidakseimbangan distribusi kekuatan dalam bipolaritas nyata adanya, meskipun pandangan akan dunia hierarki masih mendominasi (Organski, 1968).

Adanya bipolaritas di antara AS dan Tiongkok diiringi dengan ketidakstabilan dalam distribusi kekuatan menyebabkan kebingungan bagi Korea Selatan. Akan tetapi, atas landasan kepentingan dan pertahanan keamanan nasional, membuat Korea Selatan membentuk kebijakan dengan AS melalui THAAD di mana hal ini lantas menimbulkan konsekuensi dengan adanya boikot yang dilakukan oleh Tiongkok, khususnya dalam bidang ekonomi. 

Boikot yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Korea Selatan menjadi salah satu hal yang wajar terjadi karena pada saat ini persaingan di antara kedua kekuatan AS dan Tiongkok tidak lagi diwujudkan dalam bentuk perang militer. Sebagai gantinya, konsekuensi (boikot) yang lebih “damai” hadir sebagai bukti bahwa kebijakan Tiongkok tersebut merupakan cerminan dari pemeliharaan kekuatan dan pengaruh di Korea Selatan.

Number of Major Power or Poles 

Perbedaan signifikansi dan spesifikasi kekuatan diantara kedua aktor dominan tersebut membuat Korea Selatan memilih untuk melakukan pembangunan THAAD bersama dengan AS sebagai sponsor utama. Di samping itu, Tiongkok yang melakukan langkah boikot sebagai respon atas hal tersebut memengaruhi kondisi perekonomian Korea Selatan. Tercatat bahwa pada saat itu penurunan pendapatan yang bersumber di Tiongkok mulai dari investasi, perdagangan, dan hiburan menurun hingga 48 persen (Gibson, 2017).  

Oleh karena itu, adanya dua kekuatan besar yang saling tarik menarik kepentingan membuat Korea Selatan kebingungan karena kesadaran akan pertahanan dan perekonomian menjadi dua hal yang penting bagi Korea Selatan agar dapat bertahan di tengah persaingan negara-negara di dunia global. Keputusan Korea Selatan akhirnya pada akhirnya lebih berfokus pada peningkatan kerja sama ekonomi bersama Tiongkok. Hal ini ditandai dengan adanya pemberhentian pembangunan THAAD pada tahun 2018 oleh Korea Selatan. Dalam hal ini, Korea Selatan lantas mengutamakan adanya pemenuhan Three NOs yang menjadi respon Tiongkok pasca boikot, yaitu tidak melakukan pengembangan THAAD tambahan, tidak berpartisipasi dalam jaringan misil AS, dan tidak membentuk aliansi militer trilateral dengan AS dan Jepang (Gurtov, 2017).

Pemenuhan Three NOs oleh Korea Selatan kepada Tiongkok merupakan bukti bahwa kepentingan ekonomi menjadi hal yang utama. Di samping itu, adanya pembentukan Three NOs yang dilakukan Tiongkok kepada Korea Selatan merupakan cerminan dari adanya kepentingan Tiongkok sebagai kutub penting bagi perekonomian di Korea Selatan, dan untuk mengurangi pengaruh AS di negara tersebut yang memiliki kekuatan dalam pertahanan dan keamanan. 

Upaya Tiongkok untuk memboikot produk kultural Korea Selatan dan membentuk Three NOs bertujuan untuk memberi pilihan pada Korea Selatan agar dapat merangkul kerja sama kembali. Pun, hal ini mempertimbangkan bahwa Tiongkok juga memiliki kepentingan dalam ekonomi dan peningkatan citra di Korea Selatan sekaligus mewujudkan Tiongkok sebagai negara berpengaruh yang berusaha untuk mengembangkan pengaruh/kekuatan militer di kawasan tersebut. 

Degree of Adherence 

Ketidakseimbangan distribusi dan adanya transisi kekuatan menyebabkan posisi negara-negara di sistem internasional menjadi lebih fleksibel dalam berinteraksi di antara kedua kubu atau negara yang memiliki kekuatan besar. Hal ini dapat terlihat pada Korea Selatan yang fleksibel dalam kerja sama pertahanan hingga ekonomi kepada kedua aktor dominan dalam dunia internasional meskipun bipolaritas melekat dalam sistem internasional (Chung, 2012). Adanya kepentingan dalam pembangunan sistem THAAD membawa Korea Selatan untuk bekerja sama dengan AS namun ketika konsekuensi dari pembangunan THAAD berdampak buruk pada perekonomian dan relasi yang telah dibangun bersama Tiongkok menyebabkan Korea Selatan berbalik arah untuk lebih mengutamakan adanya pemenuhan kepentingan ekonomi dibandingkan keamanan, hal ini diakibatkan oleh dampak buruk yang menimpa Korea Selatan setelah adanya kebijakan boikot oleh Tiongkok.

Tiongkok melihat bahwa bipolaritas yang ada tetap berjalan dengan keberadaan dirinya sebagai salah satu aktor dominan dalam sistem internasional, tetapi adanya aliansi/kubu yang terbentuk (AS dengan Korea Selatan) tidak menjadi acuan dan berpengaruh pada jalinan kerja sama ekonomi yang menguntungkan dengan Korea Selatan. 

Selain karena kepentingan ekonomi, boikot yang dilakukan Tiongkok kepada Korea Selatan juga didasarkan oleh security dilemma yang terbagi menjadi dua, yaitu dilema dalam pengambilan keputusan dalam merespon “ancaman” keamanan dari pembangunan THAAD serta dilema dalam pembuatan kebijakan yang diwujudkan dalam boikot produk kultural Korea di Tiongkok sebagai sanksi dalam bidang ekonomi. Langkah Tiongkok untuk melakukan boikot produk kultural yang berdampak pada penurunan drastis perekonomian Korea Selatan menjadi strategi Tiongkok untuk membuktikan besarnya kepercayaan dan pentingnya perjanjian yang telah dibuat di mana ketika kepercayaan tersebut dilanggar maka Tiongkok akan memberikan sanksi yang memiliki efek jangka panjang bagi Korea Selatan. 

Fleksibilitas dalam kerja sama berbasis kepentingan juga diterapkan oleh Tiongkok dalam penerapan sanksi kepada Korea Selatan. Adanya fleksibilitas yang berdasarkan pada kepentingan ini membuat Tiongkok menerapkan sanksi ekonomi secara informal karena hingga saat ini Tiongkok belum mengembangkan kerangka kerja formal, hukum, dan peraturan untuk sanksi ekonomi yang diberikan, di mana sanksi tersebut juga dilaksanakan secara terbatas dalam pengaplikasian, cakupan, serta durasi yang terukur. Penyebaran sanksi ekonomi yang diberikan Tiongkok bergantung pada mekanisme informal melalui kontrol terhadap media, perusahaan milik negara, dan penerapan selektif peraturan domestik, sehingga memiliki tingkat penyangkalan yang masuk akal karena cenderung tidak kentara, bersifat unilateral, dan tidak diumumkan secara resmi namun membuat Korea Selatan sadar akan maksud dari tindakan sanksi ekonomi tersebut. 

Oleh karena itu, adanya dilema Tiongkok mengakibatkan penerapan sanksi ekonomi dilakukan hanya untuk mempertahankan eksistensi Tiongkok di kawasan tersebut karena pada dasarnya tingkat kepatuhan yang rendah membawa berbagai pembentukan kebijakan informal yang menyebabkan urgensi atas kepentingan ekonomi lebih diutamakan pada kondisi dunia saat ini yang lantas dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menyebarkan pengaruhnya lebih luas dan meminimalisir posisi AS di kawasan tersebut.

Supranational Organization

Pembangunan THAAD di Korea Selatan, dengan bantuan AS dalam kerja sama bilateral, nyatanya tidak melibatkan keikutsertaan dari organisasi supranasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga dalam hal ini organisasi supranasional tidak memiliki kendali penuh dalam kasus tersebut (Qonita, 2019). Tidak terlibatnya PBB membuat perjanjian tersebut hanya dilakukan berdasarkan kepentingan kedua belah pihak dengan berdasar pada kekuatan aliansi yang wajar bagi negara-negara untuk bekerja sama dan membentuk perjanjian secara bilateral. Peran PBB dalam menjaga, membuat, dan menciptakan perdamaian tidak terlibat dalam pembangunan THAAD karena sejatinya PBB akan hadir apabila pembangunan tersebut memiliki dampak yang besar dan konflik yang berkepanjangan di antara negara-negara bersangkutan. 

PBB hanya akan hadir apabila konflik yang ditimbulkan oleh pembangunan THAAD tidak dapat terselesaikan dan pihak yang bersangkutan tidak memiliki penyelesaian masalah hingga menimbulkan keresahan dan konflik baru secara internal atau domestik. Kendati demikian, dalam kasus pembangunan THAAD peran PBB tidak dibutuhkan karena dalam pembangunan THAAD di Korea Selatan belum memunculkan konflik berkepanjangan dan tidak adanya urgensi untuk melibatkan PBB. 

Tidak adanya peran PBB dalam pembangunan THAAD lantas dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk dapat menaruh kepentingan lebih, di mana Tiongkok merasa terganggu dengan keberadaan THAAD di Korea Selatan tersebut, yang membuatnya menerapkan kebijakan boikot secara sepihak dengan alasan keberatan dalam stabilitas kawasan yang akan terganggu. 

Penerapan boikot tersebut lantas mengakibatkan penurunan drastis perekonomian Korea Selatan yang lantas mengakibatkan keinginan Korea Selatan untuk menyelesaikan boikot tersebut. Oleh karena itu, tidak adanya peran PBB dalam pembangunan THAAD memudahkan Tiongkok menerapkan kebijakan bilateral dengan alasan pemberian sanksi atas pelanggaran keamanan kawasan yang telah disepakati. Ditambah, kosongnya peran PBB memberikan peluang bagi Tiongkok untuk melindungi kepentingan ekonominya di Korea Selatan lewat realisasi pembentukan kebijakan boikot dan pengajuan Three NOs yang nyatanya telah dipatuhi Korea Selatan untuk melepaskan boikot tersebut (Qonita, 2019). 

Tiadanya keterlibatan PBB tidak hanya memberi pengaruh dalam pembentukan kebijakan boikot Tiongkok, tetapi juga berpengaruh terhadap implementasi dari kebijakan boikot tersebut. Pasalnya, hal tersebut juga memperlancar penerapan boikot oleh Tiongkok kepada produk kultural Korea Selatan karena boikot yang dilakukan merupakan bentuk dari urusan bilateral kedua negara, sehingga jika PBB terlibat didalamnya maka hal ini dinilai sebagai intervensi (Qonita, 2019). Selain itu, tidak adanya dominasi PBB dalam kasus boikot tersebut membuat citra Tiongkok tetap terjaga dalam dunia internasional, karena jika Tiongkok berurusan dengan PBB maka citra Tiongkok akan menurun drastis dan  menunjukkan bahwa Tiongkok “bermasalah” karena langkah boikotnya, yang kemudian berdampak pada berbagai kebijakan ekonomi Tiongkok dalam tataran internasional lainnya akibat munculnya ketidakpercayaan dan mengarah pada kerugian.

Meninjau lebih lanjut, apabila PBB berperan dalam kebijakan boikot Tiongkok, maka kepentingan Tiongkok tidak akan tercapai atau memakan waktu yang lama dalam implementasi kebijakan boikot, karena peran PBB dalam peace making yang berkaitan dengan negosiasi, diskusi, dan menjadi mediator dalam konflik yang terjadi diantara negara-negara tertuang dalam Bab 4 pasal 7 resolusi PBB dimana upaya peace making dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kedua negara secara bilateral dan tidak dapat diselesaikan oleh organisasi regional yang ada di kawasan tersebut, sehingga membuat PBB turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memakan waktu yang lama dan penyelesaian yang membutuhkan pengumpulan informasi lebih serta penyelidikan secara detail (Qonita, 2019).

Oleh karena itu, dengan tidak adanya dominasi PBB dalam pembangunan THAAD dan boikot yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Korea Selatan, maka implementasi Tiongkok untuk mencapai kepentingan semakin berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan adanya dampak negatif bagi citra Tiongkok di mata internasional.

Contested Issue 

Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru pasca Perang Dingin membawa dinamika segar dalam isu secara global, terlebih di sektor ekonomi dalam mempengaruhi negara lainnya dimana kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Tiongkok. Hal tersebut tentu saja menjadi pembuktian bagi peningkatan kapabilitas dan kapasitas kekuatan yang dimiliki oleh Tiongkok sebagai rival AS di tataran global.

Perkembangan isu ekonomi membuat setidaknya 86 persen perjanjian dan kerja sama internasional berbasis pada integrasi ekonomi yang melebar ke isu-isu mengenai kapabilitas dan kapasitas kekuatan di mana hal ini mengakibatkan adanya kontestasi dunia yang mengacu pada tolak ukur ekonomi sebagai kekuatan negara yang paling penting dalam dunia internasional (Buckley, 2017). Hal ini lantas dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menerapkan kebijakan boikot yang ada di Korea Selatan di mana Tiongkok juga telah mempertimbangkan adanya keuntungan dan kerugian dari penerapan antara kebijakan berbasis ekonomi dengan berbasis militer. 

Adanya pembangunan THAAD yang berbasis militer dan keamanan dianggap Tiongkok sebagai salah satu alasan diterapkannya kebijakan boikot. Padahal, memungkinkan bagi Tiongkok untuk dapat menghancurkan dan memberikan sanksi militer terhadap pembangunan THAAD tersebut karena kemajuan dan kemampuan teknis militer Tiongkok tiga kali lebih hebat bila dibandingkan dengan Korea Selatan. Akan tetapi, Tiongkok melihat bahwa ekonomi menjadi dampak besar bagi kesejahteraan dan ketergantungan suatu negara dalam kepentingan nasional utama, oleh karena itu kebijakan boikot dalam sektor ekonomi diberlakukan (Moon dan Boo, 2017). 

Dalam kasus boikot yang dilakukan oleh Tiongkok, kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi ini memiliki keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan aksi militer yang hanya akan mengakibatkan kericuhan dan rusaknya hubungan di antara negara yang bahkan dapat menimbulkan intervensi negara lainnya hingga PBB (Moon dan Boo, 2017). Selain itu, dengan menggunakan aksi militer maka akan menimbulkan ketidakstabilan dunia dan citra buruk Tiongkok di mata internasional hingga nantinya dapat berdampak pada kerugian besar berskala global bagi Tiongkok. Oleh karena itu, adanya kebijakan boikot dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk tetap mempertahankan posisi Tiongkok sekaligus memberikan peringatan terhadap Korea Selatan sebagai salah satu mitra besar dalam sektor dagang Tiongkok.

Penerapan kebijakan boikot juga dilakukan sebagai salah satu bentuk dari pentingnya kapabilitas Tiongkok dalam mengatasi permasalahan kawasan dengan tidak menggunakan militer sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan dalam mengatasi permasalahan. Hal ini juga telah tertuang dalam kebijakan luar negeri Tiongkok yang mengutamakan adanya kooperatif, pengutamaan stabilitas dan keamanan, serta perdamaian sekaligus merepresentasikan peran Tiongkok dalam kawasan yang telah mencanangkan confidence building measures (CBM) dalam menjaga relasi ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan.

Tiongkok menganggap bahwa peningkatan ekonomi sebagai salah satu sektor penting bagi Tiongkok menjadi kapabilitas sekaligus cerminan dari kekuatan di tataran internasional. Meskipun sektor militer Tiongkok juga dapat dikatakan baik dan hebat, tetapi Tiongkok mengkorelasikan antara kekuatan dan kapabilitas menjadi langkah dalam penerapan kebijakan damai yang dapat mencapai kepentingan dan keuntungan bagi Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan boikot produk kultural yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Korea Selatan membuktikan bahwa perkembangan isu ekonomi menjadi penting untuk direpresentasikan sebagai kekuatan dalam tataran global, karena memiliki banyak keuntungan dalam menjaga eksistensinya.

Kesimpulan

Kebijakan Tiongkok untuk memboikot produk kultural Korea Selatan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan posisi Tiongkok di kawasan tersebut. Korea Selatan yang merupakan salah satu eksportir terbesar bagi Tiongkok terutama dalam produk kultural menjadikan pembangunan THAAD yang dilakukan oleh Korea Selatan bersama AS sebagai ancaman besar bagi Tiongkok dalam keamanan dan ekonomi. Terlebih, Tiongkok menganggap bahwa AS menjadi rival besar dalam tataran global, mengingat bipolaritas kekuatan global saat ini yang memosisikan Tiongkok sebagai salah satu pemegang kunci penting dalam kebangkitan ekonomi yang terjadi saat ini.

Penerapan kebijakan boikot yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap pembangunan THAAD di Korea Selatan nyatanya berkaitan dengan indikator actor, distribution of power, number of major power or poles, degree of adherence, supranational organization, dan contested issue yang membentuk kebijakan Tiongkok sebagai respon dari keikutsertaan kepentingan AS di Korea Selatan yang dinilai dapat merusak stabilitas dan mengancam keberadaan Tiongkok dalam mencapai tujuannya di kawasan dan citra dalam dunia internasional. Adanya dunia yang hirarki juga membuat Tiongkok menerapkan kebijakan tersebut dengan didasarkan oleh kombinasi dari keenam indikator dalam menganalisis terkait sistem internasional. 

Pada akhirnya, secara garis besar, peringkat analisis sistem internasional mempengaruhi dilaksanakannya kebijakan boikot produk kultural Korea Selatan sebagai sanksi pembangunan THAAD oleh Tiongkok dimana keenam indikator tersebut menjelaskan landasan terbentuknya kebijakan boikot yang dilakukan oleh Tiongkok. Di antara keenam indikator tersebut yang paling mempengaruhi adalah aktor yang berperan penuh dalam tindakan negara terkait pembentukan kebijakan dan respon selanjutnya dari terbentuknya kebijakan tersebut.

Referensi

Buzan, B., dan Weaver, O. (2003). Regions and Power: The Structure of International Security. New York: Cambridge University Press.

Chung, J. (2012). Korean Views of Korea-China Relations Evolving Perceptions and Upcoming Challenges. Asian Perspective Journal. 36(2).

Co, J. (2017). Turning Out the Lights?: The Impact of THAAD on Hallyu Exports to China. http://keia.org/turning-out-lights-impact-thaad-hallyu-exports-china.

Gibson, J. (2017). Chinese Tourists to South Korea Drop 40 Percent in March Amid THAAD Row. http://keia.org/chinese-tourists-south-korea-drop-40-percent-march-amid-thaad-row.

Gurtov, M. (2017). Diplomatic Remedies for THAAD Madness: The US, China and the Two Koreas. The Asia-Pacific Journal . 11(3).

Ho Chung, Jae. (2019). South Korea’s US–China Conundrum https://www.eastasiaforum.org/2019/10/10/south-koreas-us-china-conundrum/.

Kim, Woosang, dan Gates, Scott. (2015). Power Transition Theory and The Rise of China. International Area Studies Review. 18(3).

Lanteigne, M. (2009). China Foreign Policy: An Introduction. Oxon: Routledge.

Moon, Chung-in, dan Boo, Seung-chan. (2017). Coping with China’s Rise: Domestic Politics and Strategic Adjustment in South Korea. Asian Journal of Comparative Politics. 2(1).

Organski, A. F. K. (1968). World Politics in Second Edition. New York: Alfred A. Knopf.

Putri, A. (2016). Boikot K-Pop Gara-Gara Urusan Nuklir. https://tirto.id/cina- memboikot-k-pop-gara-gara-urusan-nuklir-b5Wv.

Qonita, M. (2019). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dalam Pemasangan Sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Journal of International Relations. 5(4).

Takola, M. (2017). Why is China So Upset About THAAD?. http://keia.org/why-china-so-upset-about-thaad.

Tang, S. 2009. Living With China: Regional States and China through Crises and Turning Points. New York: Palgrave.

Tselichtchev, Ivan, dan Debroux, P. 2017. Asia’s Turning Point: An Introduction to Asia’s Dynamic Economies at the Dawan of the New Century. New Jersey: Wiley.

Qory Fizrianti Beru S. merupakan Mahasiswa Universitas Airlangga. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @qory_fizrianti

Tentang Penulis