Black Mirror Episode Nosedive dan Sistem Kredit Sosial, Siapkah Kita dipantau dengan Big Data?

Apakah Anda sudah pernah menonton serial Black Mirror episode Nosedive? Dari keseluruhan episode serial itu, Nosedive mungkin merupakan salah episode yang paling memungkinkan terjadi di dunia saat ini. Dalam episode tersebut diceritakan bagaimana kalau hidup Anda dapat dinilai dalam satuan rating angka 1-5, cukup akrab bukan? Ya, Anda mungkin cukup akrab dengan sistem ini jika Anda menggunakan aplikasi ojek online dengan para driver ojek online sering meminta Anda untuk memberikan bintang 5 setelah menggunakan jasa mereka. Jika mereka dapat terus menjaga rating mereka tetap tinggi, maka mereka akan lebih dipercaya oleh pelanggan dan perusahaan serta memungkinkan untuk dapat imbalan lebih dari perusahaan, sebaliknya jika mereka mendapat rating jelek hal ini dapat mempersulit mereka atau yang terburuk bahkan dapat diberhentikan oleh perusahaan penyedia jasa. Hal ini berlaku juga saat Anda melakukan belanja secara daring, tingkat kepuasan Anda kepada penjual dinilai dengan pemberian skor 1-5 , yang kemudan diolah dan dapat digunakan untuk mengurutkan toko berdasarkan dari rating tertinggi ke rating terendah.

Kembali ke serial Black Mirror episode Nosedive. Hal yang ekstrim dari episode tersebut adalah bagaimana sistem rating menentukan kasta kehidupan seseorang. Terdapat nilai minimal agar seseorang dapat membeli rumah di sebuah lingkungan. Orang-orang dengan rating tinggi mendapat prioritas untuk mendapatkan layanan, sementara mereka yang memiliki rating buruk sulir mengaksesnya. Bahkan, orang-orang hanya bergaul berdasarkan rating yang mereka miliki, sehingga semua orang berusaha mati-matian untuk mempertahankan rating yang dimilikinya.

Pertanyaannya adalah bagaimana jika sistem ini diterapkan secara luas di kehidupan masyarakat? Bagaimana jika sistem ini menjadi penilaian baik buruknya seseorang atau bahkan sistem ini menjadi poin penilaian apakah Anda mendapat layanan sosial?

Di Indonesia sistem penilaian ini digunakan saat seseorang mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). SKCK digunakan untuk mengetahui apakah seseorang pernah melakukan tindakan kejahatan dan sering digunakan oleh perusahan sebagai dasar penilaian perilaku seseorang. Pada beberapa kesempatan SKCK digunakan untuk merepresi seseorang, misalnya ancaman untuk tidak menerbitkan SKCK bagi pelajar yang mengikuti kegiatan demonstrasi menentang RUU Cipta Kerja beberapa saat yang lalu (Kompas, 2020). Lantas bagaimana jika SKCK Anda tidak dapat diterbitkan? Untuk mendapatkan lapangan kerja seperti Pegawai Negeri Sipil, Menjadi anggota kepolisian dan angkatan bersenjata serta melamar pekerjaan di badan usaha milik negara (BUMN) mewajibkan ini sebagai salah satu syaratnya, sehingga jika Anda tidak mendapatkan SKCK maka pupus sudah harapan Anda.

Selain SKCK, sistem penilaian juga digunakan saat seseorang berkeinginan untuk mengambil kredit dari bank. Dalam sistem keuangan ternyata hal ini cukup menjadi perhatian dan sudah dilakukan sejak lama, dalam setiap pemberian kredit harus memenuhi dua unsur yaitu safety dan profitability, dimana unsur safety keamanan (Safety) dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan tersebut menjadi kenyataan (Sujatno, 1991). Kemudian untuk memastikan kedua unsur diatas terpenuhi, bank memberikan lima unsur penilaian yang disebut dengan 5C dan tujuh lainnya yang dikenal dengan 7P, dimana 5C terdiri atas penilaian mengenai a) Character; b) Capacity; c) Capital; d) Collateral; e) Condition (Sembiring, 2007) dan 7P yang terdiri atas a) Personality; b) Party; c) Purpose; d) Prospect; e) Payment; f)Profitability; g) Protection (Kasmir, 2012). Secara singkat, unsur-unsur diatas merupakan cara bank untuk menilai kelayakan dan kepantasan seseorang atau perusahaan menerima penyaluran kredit sehingga bank dapat memastikan bahwa dana yang mereka salurkan dapat dikembalikan. Bahkan dalam skala yang lebih besar yaitu negara juga dinilai seberapa pantas mereka mendapatkan investasi yang biasanya mendapat penilaian dari lembaga seperti Moody’s atau Standard and Poor (S&P).

Fenomena yang lebih canggih terjadi di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok berupaya untuk melakukan sistem yang disebut dengan Social Credit System (SCS), awalnya SCS digunakan untuk meningkatkan tata kelola lingkungan seperti sistem pemantauan peringatan lingkungan yang pintar dan pemantauan polusi berdasarkan big data (Kostka, 2019), sehingga mendapatkan data yang konkrit dan yang dapat membantu membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien namun seiring berjalannya waktu penggunaan SCS ini digunakan untuk mengontrol dan mengatur kehidupan sosial serta mencegah dan mengatasi masalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat (Kostka, 2019). Pada tingkat lebih lanjut, penggunaan big data yang terdapat dalam SCS digunakan untuk memantau, menilai, bahkan mengatur kehidupan seseorang melalui sistem penilaian ini (Meissner, 2017). Untuk membantu pengimplementasian kebijakan ini pemerintah setempat menempatkan jutaan CCTV dan akan terus bertambah di masa depan untuk memastikan tidak ada blank spot yang tersembunyi, dan menempatkan 18 kota di China di dalam 20 kota dengan CCTV terbanyak di Dunia (Bischoff, 2020).

Lantas bagaimana penggunaan sistem kredit sosial ini dalam kehidupan? Sangat persis dengan apa yang dapat and tonton di Black Mirror episode Nosedive dimana setiap perilaku Anda akan dinilai oleh pemerintah berdasarkan data yang didapat dan apakah individu tersebut layak mendapatkan penghargaan ataupun hukuman atas perilakunya, sistem ini sudah pernah diterapkan pada masa kekuasaan Mao Zedong yang disebut dengan Dang’an dan masih berlaku sampai sekarang yang membedakannya adalah bahwa di masa kini data tersebut dapat dibuka ke khalayak umum seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada masa Obama (Chorzempa, Triolo, & Sacks, 2018).

Hal yang menarik adalah bagaimana sistem kredit sosial dapat menjadi penghalang kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kita mengetahui betul bahwa salah satu elemen penting dalam demokrasi adalah adanya pengakuan terhadap kedua hal tersebut. Beberapa pihak menilai sistem kredit sosial ini dapat menghalangi individu untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagai contoh, seperti yang sudah saya ungkapkan diatas, bagaimana pihak kepolisian berniat untuk menggunakan SKCK untuk meredam aksi demonstrasi. Adapun pengawasan menggunakan CCTV di Indonesia sendiri menurut Saya masih agak terbatas.

Sebagai penutup tulisan ini, mungkin sebagian orang menganggap bahwa tulisan saya diatas menggambarkan hal-hal yang menakutkan. Kita merasa takut ketika mengetahui bahwa e-commerce favorit kita diretas kemudian data kita dapat diperjual belikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, kita sering menggantungkan data-data pribadi kita demi hal yang cukup remeh, seperti untuk mendapatkan diskon pakaian atau promo makanan cepat saji. Pada akhirnya, memang kita sendirilah yang “menjual” data pribadi kita sendiri ke pihak lain. Jika Anda sudah membaca 1984 karya George Orwell yang menggambarkan dunia Winston yang sungguh terbatas karena selalu mendapat pemantauan oleh Big Brother, saya rasa dunia saat ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan imajinasi distopia dari George Orwell. Jika Winston secara terpaksa dipantau oleh Big Brother, kita tanpa sadar telah dengan sukarela sudah “meminta” dipantau.

Referensi

Buku

Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sujatno , T. (1991). Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Jurnal

Kostka, G. (2019). China’s social credit systems and public opinion: Explaining high levels of approval. New Media and Society, 1565-1593

Sembiring, S. (2007). Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan. Gloria Juris, 25-26.

Artikel Online

Bischoff, P. (2020). Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras? Comparitech. Retrieved November 7, 2020, from https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/

Chorzempa, M., Triolo, P., & Sacks, S. (2018). China’s Social Credit System: A Mark of Progressor a Threat to Privacy. Peterson Institute for International Economics. https://www.piie.com/system/files/documents/pb18-14.pdf

Kompas. (2020). Catat Pelajar dalam SKCK karena Demo UU Cipta Kerja, Polisi Harus Hati-hati. Jakarta : Kompas. (diakses 6 November 2020)

Meissner , M. (2017). China’s Social Credit System: A big-data enabled approach to market regulation with broad implications for doing business in China. Mercator Institute for China Studies (MERICS). https://merics.org/en/report/chinas-social-credit-system

Mohammad Derial adalah seorang kontributor Kontekstual. Dapat ditemui di Instagram dengan nama pengguna @mderial