Delapan Bulan Tanpa Pemerintahan, Lebanon di Ambang Kolaps

Lebanon terancam menghadapi kolaps politik, ekonomi, dan sosial pasca vakumnya pemerintahan resmi selama delapan bulan.

Pada Kamis (15/07) kemarin, Perdana Menteri terpilih Saad Hariri menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri setelah gagal membentuk pemerintahan.

Dikutip dari Aljazeera, keputusan tersebut diambil setelah dirinya tidak berhasil mencapai titik kompromi dengan Presiden Lebanon Michel Aoun mengenai sejumlah amandemen konstitusi, terutama mengenai pemilihan menteri.

Bahkan, Hariri turut mengklaim bahwa sang presiden adalah biang kerok dari berbagai permasalahan di Lebanon dan menyesalkan “perlindungan” militan Syiah Hezbollah kepada Aoun.

Tidak mau kalah, Presiden Aoun menyerang balik Hariri dengan tuduhan bahwa sang perdana menteri sudah merencanakan pengunduran dirinya dari jauh-jauh hari. Ia juga menuduh bahwa Hariri menolak amandemen mengenai pemerataan distribusi sektarian.

Sengketa politik tersebut semakin menjerumuskan perekonomian Lebanon ke dalam krisis yang lebih parah lagi. Kurs mata uang Lira Lebanon jeblok hingga mencapai 21.000 lira untuk 1 dolar AS. Akibatnya, harga barang-barang naik dan kemampuan membeli masyarakat turun.

Harga makanan pokok saja meningkat hingga 400%. Sementara itu, diperkirakan bahwa setengah dari 6,8 juta penduduk negara tersebut jatuh ke dalam kemiskinan.

Ketidakpuasan akibat pengunduran Hariri dan masalah ekonomi pun memuncak dalam protes yang dilancarkan pendukung Hariri setelah perdana menteri tersebut mengundurkan diri. Demonstran membakar ban, memblokade jalan raya utama, dan bentrok dengan pihak kepolisian.

Tidak hanya dari sisi ekonomi saja, kisruh politik antara Hariri dan Aoun juga memperlihatkan sisi negatif dari sistem sosial-politik yang sektarian.

Politik Lebanon sejak puluhan tahun lalu selalu diwarnai oleh perbedaan sektarian antara kelompok Kristen Maronite, kelompok Sunni, dan kelompok Syiah yang sempat menjerumuskan negara tersebut ke dalam perang saudara.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ketiga pihak membuat kompromi di dalam posisi pemerintahan: Presiden berasal dari Kristen Maronite, Perdana Menteri dari Sunni, dan Ketua Parlemen dari Syiah.

Namun, setiap pihak sering menuding bahwa pihak lainnya menggunakan posisi pemerintahannya untuk menguntungkan kaumnya sendiri dan merugikan kaum lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu konflik antara Aoun, seorang Kristen Maronite, dan Hariri, seorang Sunni.

Akhirnya, pada masa yang sangat genting ini, kegagalan pemerintahan Lebanon untuk berfungsi telah membawakan akibat yang paling buruk. Seakan-akan tidak cukup Ledakan Bom Beirut dan pandemi COVID-19, rakyat Lebanon masih harus mencari tahu cara membuat pemerintahannya berjalan kembali.