Kudeta Guinea: Third Time is Not A Charm
Ilustrasi dari FPCI UPH
Kerusuhan sipil yang melanda Guinea selama dua tahun terakhir telah berakhir awal pekan ini. Pada tanggal 5 September, unit tentara elit Guinea muncul di televisi nasional untuk mengumumkan bahwa mereka menggulingkan Presiden Alpha Condé–“Kami akan menulis ulang konstitusi bersama.” Unit tersebut mengundang menteri dan kepala lembaga yang berusaha keluar ke pertemuan wajib keesokan paginya, dan jika gagal untuk datang maka akan dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Mereka juga dilaporkan melakukan penangkapan lain terhadap pejabat senior pemerintah.
Sepanjang waktunya sebagai Presiden Guinea, Condé mendapat banyak reaksi dari kelompok oposisi. Selama pemilu tahun 2013 dan 2015, ia diduga memanipulasi hasil untuk menguntungkannya. Pada dua kesempatan itu pula demonstrasi terjadi dan disambut dengan kekerasan oleh pasukan keamanan Condé. Namun, puncaknya adalah ketika ia membuat perubahan konstitusional yang memungkinkannya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada akhir tahun 2019. Akibatnya, negara itu meletus ke dalam serangkaian protes berdarah selama berbulan-bulan yang merenggut nyawa lebih dari 90 orang. Ketika tersiar kabar bahwa presiden telah digulingkan, penduduk dikatakan berkelana di jalan-jalan ibukota untuk merayakan keberhasilan pemberontakan.
Sekjen PBB Antonio Guterres mencuit di Twitter, “Saya sangat mengutuk setiap pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata dan menyerukan pembebasan segera Presiden Alpha Condé.” Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) menangguhkan keanggotaan dan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Guinea.
Tentang Penulis
