Pembunuhan Presiden Moïse Melanjutkan Sejarah Panjang Instabilitas Politik Haiti

Hari Rabu (7/7) lalu menjadi hari yang tragis dan mengejutkan untuk warga Haiti, Presiden Jovenel Moïse menghembuskan napas terakhirnya setelah ditembak di kediamannya.

Presiden Haiti ke-58 tersebut diserang oleh kelompok bersenjata pada pukul 01.00 waktu setempat di kediamannya di Pelerin. Serangan ini merenggut nyawanya dan melukai istrinya, Martine Moïse, yang kini berada dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Kondisi darurat ini menyebabkan Claude Joseph, Perdana Menteri Interim Haiti, untuk mengambil kontrol pemerintahan. Ia menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif Haiti sesuai amanat konstitusi.

Wakil Menteri Komunikasi Frantz Exantus menyatakan bahwa Presiden Jovenel Moïse diserang oleh komplotan bersenjata, dan mereka telah menangkap dua orang tersangka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Selain itu, empat orang tersangka juga telah diburu hingga terbunuh oleh polisi.

Pembunuhan Presiden Moïse diduga kuat adalah ulah dari tentara bayaran. Franz Exantus sendiri masih menyatakan bahwa ia belum bisa memberi detail lebih lanjut. Sementara itu, Duta Besar Haiti untuk AS Bocchit Edmond menyatakan adanya campur tangan AS, namun hal tersebut masih dipertanyakan kebenarannya.

Pembunuhan Presiden Jovenel Moïse memperparah krisis yang sedang terjadi di Haiti. Pasalnya, Moïse sedang mengalami protes karena rakyat Haiti yakin bahwa masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021, namun ia bersikeras untuk mempertahankan jabatan hingga Februari 2022. Penundaan pemilu legislatif tahun 2019 pun membuat Moïse memimpin dan membuat keputusan sendiri karena kekosongan lembaga legislatif.

Bukan pertama kali Haiti mengalami guncangan politik seperti ini. Pasalnya, negara tersebut telah melewati pergantian sistem pemerintahan dari sistem kerajaan, kediktatoran junta, dan bahkan republik. Dalam 30 tahun terakhir, walaupun presiden Haiti dipilih secara demokratis, setiap presiden mengalami kudeta atau diminta turun oleh rakyatnya. Pembunuhan Jovenel Moïse hanya satu dari sebagian aksi kudeta rakyat Haiti terhadap presidennya dalam sejarah Haiti.

Hukum Haiti menyatakan bahwa jika presiden meninggal sebelum masa jabatannya, maka perdana menteri akan menggantikan posisinya. Masalahnya, Presiden Moïse berada pada tahun terakhirnya sehingga presiden sementara akan bersifat tanggung. Permasalahan lain muncul karena Haiti tidak memiliki lembaga legislatif yang diakibatkan pemilu yang tertunda, maka mereka tidak memiliki lembaga yang bisa mengangkat presiden.

Presiden Jovenel Moïse memang tokoh yang kontroversial, akan tetapi kematiannya hanya akan memperparah kondisi Haiti. Kini, kekosongan kekuasaan kembali terjadi di Haiti. Jika kekosongan ini terjadi secara berkepanjangan, bukan tidak mungkin Haiti akan terjerembab ke dalam kekacauan lebih lanjut.