Sanksi Uni Eropa dan Krisis Pengungsi Belarus yang Semakin Parah

Krisis pengungsi yang terjadi di perbatasan Belarus dengan negara-negara Uni Eropa semakin memanas dari hari ke hari. Ribuan pengungsi dari wilayah Timur Tengah tertahan di perbatasan tersebut setelah didorong oleh penjaga perbatasan Belarus, tetapi ditahan oleh penjaga perbatasan negara-negara Uni Eropa.

Presiden Belarus Alexander Lukashenko disinyalir menjadikan pengungsi Timur Tengah sebagai “senjata” melawan negara-negara Eropa dengan memaksa pengungsi tersebut untuk menyeberang ke Uni Eropa, melalui negara-negara yang berbatasan dengannya seperti Latvia, Lithuania, dan Polandia.

Hal tersebut diduga sebagai bagian dari balas dendam Lukashenko terhadap sanksi ekonomi Uni Eropa atas tuduhan kecurangan yang ia lakukan pada Pilpres 2020 lalu.

Karena dugaan politis tersebut, Uni Eropa pun menyatakan akan menjatuhkan sanksi ekonomi lanjutan terhadap Belarus. Sanksi tersebut akan dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang “memfasilitasi penyeberangan ilegal ke Uni Eropa” dari Belarus. AS pun juga akan mempertimbangkan sanksi yang serupa.

Meskipun demikian, di balik intrik politik yang ada di antara Uni Eropa dengan Belarus, nasib pengungsi kian memprihatinkan. Seorang pengungsi melihat bagaimana pengungsi lainnya “kelaparan, kehausan, kedinginan, dan kematian.” Pada akhirnya, merekalah korban nyata dari krisis pengungsi ini.

Kental Geopolitik dalam Krisis Pengungsi Belarus-UE

Pada Senin (15/11), Uni Eropa sepakat untuk memperbesar sanksi terhadap Belarus. Sanksi tersebut dijatuhkan karena organisasi tersebut melihat Belarus menjadi pemicu krisis pengungsi ini.

Dikutip dari Aljazeera, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Keamanan dan Luar Negeri Josep Borrell menyebut bahwa sanksi akan diberikan untuk individu dan entitas yang “memfasilitasi penyeberangan ilegal ke Uni Eropa.”

Organisasi supranasional Eropa tersebut menuduh bahwa krisis pengungsi sengaja diciptakan oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Bagi Uni Eropa, krisis tersebut merupakan bentuk balas dendam Lukashenko karena Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadapnya pasca kemenangan yang kontroversial pada Pilpres Belarus 2020.

Menolak tuduhan tersebut, Minsk mengancam akan membalas sanksi tersebut dengan memutus pasokan gas dari Rusia ke Eropa.

Tidak hanya Eropa, AS juga sedang mempersiapkan sanksi baru terhadap Belarus karena krisis pengungsi tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price menyebut bahwa sanksi akan terus “membuat rezim Lukashenko bertanggung jawab atas serangan terhadap demokrasi, HAM, dan norma internasional.”

Sejumlah negara lain ikut berusaha menurunkan ketegangan salah satunya Prancis dan Rusia. Dalam pembicaraan via telepon, Presiden Emmanuel Macron dan Vladimir Putin sepakat untuk menurunkan tensi di perbatasan Belarus-Polandia. Putin juga berjanji akan “membahas topik tersebut (pengungsi)” dengan Lukashenko.

Negara-negara asal pengungsi pun juga tak tinggal diam melihat krisis yang melibatkan warga negaranya. Irak menyebut bahwa negaranya akan merepatriasi warga negaranya yang terjebak di perbatasan mulai Kamis (18/11). Sementara itu, direktur maskapai penerbangan Suriah Cham Wings Airlines menyebut bahwa maskapainya akan menghentikan penerbangan ke Minsk karena krisis yang terjadi.

Ronta Pengungsi yang Ingin Segera Diselamatkan dari Perbatasan

Belarus dan Uni Eropa dapat saling tunjuk mengenai siapa yang menjadi sumber masalah pengungsi di perbatasan Belarus-Polandia, tetapi mereka yang paling mengalami derita akibat krisis ini adalah pengungsi itu sendiri.

Aljazeera memuat tulisan dari Nidal Ibrahim, pengungsi asal Aleppo, Suriah. Mantan guru berusia 37 tahun itu awalnya mengungsi ke Turki dan bekerja di negara tersebut. Setelah ia mendapat kabar bahwa Belarus membuka perbatasan bagi pengungsi yang ingin pergi ke Eropa, ia pergi ke negara Eropa Timur itu bersama temannya, Muhammad, dan empat anaknya.

Harapan besar Nidal untuk mencari hidup yang lebih baik di Eropa pun sirna karena Polandia telah menutup perbatasannya. Sejak saat itu, pria tersebut harus bertahan hidup di tengah hutan tanpa air bersih dan makanan. Jika ingin minum, dirinya harus mengambil air dari rawa-rawa di sekitar.

Tak ayal, ia melihat bagaimana para pengungsi kehausan, kedinginan, bahkan mati kelaparan karena terlunta-lunta di perbatasan Belarus-Polandia.

Otoritas Belarus dan Polandia pun tidak bertindak apa-apa untuk membantu para pengungsi. Bahkan, otoritas Polandia menyita kartu seluler dari pengungsi sehingga mereka menjadi terisolasi dari dunia luar.

Di akhir tulisannya, Nidal tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memohon pertolongan dari semua pihak agar ia dan pengungsi dapat diselamatkan dari krisis di perbatasan. Permintaan tersebut makin kencang seiring dengan masuknya musim dingin, apalagi suhu di daerah tersebut dapat mencapai -7 derajat celcius.

Kisah Nidal tersebut memperlihatkan dengan jelas bagaimana pengungsi ironisnya sering kali tidak diperhatikan dalam “krisis pengungsi.” Negara-negara menggunakan krisis tersebut untuk meraih kepentingannya sendiri, tetapi melupakan pengungsi-pengungsi yang harus menderita karena krisis tersebut.

Pada akhirnya, krisis pengungsi ini harus dapat diselesaikan dengan mengutamakan keselamatan para pengungsi. Meskipun diperalat dan terjebak di tengah persaingan politik dunia, negara-negara harus dapat memberikan perhatian kemanusiaan juga pada para pengungsi, terlebih lagi dengan musim dingin yang mendekat.