Suplai BBM Habis Hari Ini, Krisis Politik dan Ekonomi Sri Lanka Semakin Parah

Rabu (18/5), PM baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengumumkan bahwa krisis ekonomi telah menekan suplai BBM hingga diperkirakan akan habis di hari ini. Suplai yang menipis dan lonjakan harga adalah buntut dari melemahnya kurs mata uang Sri Lanka dan semakin surutnya cadangan devisa demi membayar utang negara yang jatuh tempo. Akhirnya, pada 2022, cadangan devisa Sri Lanka merosot ke sepertiganya dari 2018 dan berimbas pada ketidakmampuan pemerintah mengimpor kebutuhan dasar.

Krisis ekonomi Sri Lanka telah dikepalai oleh berbagai konflik politik domestik sejak 2018 dan diperparah dengan pandemi yang membunuh sektor turisme—salah satu sumber devisa terbesar negara tersebut. Menghadapi defisit, Presiden Gotabaya Rajapaksa mengambil keputusan pemotongan pajak dengan tujuan menstimulasi ekonomi rakyat. Namun, kebijakan populis ini justru berdampak negatif terhadap pendapatan negara hingga secara efektif memutus akses Sri Lanka terhadap pasar luar negeri.

Dipilihnya Perdana Menteri Baru

Di tengah krisis, saudara Presiden Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, mengklaim jabatan sebagai perdana menteri pada Senin lalu, suatu gerakan yang diikuti oleh perlawanan dan protes kuat dari publik. Penduduk Sri Lanka menuntut presiden mereka untuk mundur dan kestabilan ekonomi untuk dikembalikan.

Pasalnya, kemarahan pada keluarga Rajapaksa telah lama tertanam sejak Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2004, posisi yang diikuti oleh kerabatnya yang lain di berbagai posisi sentral politik Sri Lanka. Keengganan Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk mundur saat ini pun dilihat sebagai penghalang bersatunya faksi-faksi politik domestik, padahal unsur ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan internasional.

Alih-alih, Presiden Rajapaksa malah menunjuk Ranil Wickremesinghe sebagai perdana menteri baru. Ia mengatakan bahwa Wickremesinghe telah memiliki dukungan mayoritas dari parlemen dan memiliki mandat untuk membentuk kabinet baru.

Meskipun sudah lama berpolitik, Wickremesinghe menemui absennya dukungan dan menumpuknya kekecewaan, baik dari kelompok oposisi maupun publik. Penunjukannya bahkan dinilai hanya atas dasar kedekatan dengan Presiden Rajapaksa dan pengalihan isu dari tuntutan mundur baginya.

“Di mana Presiden sejak sebulan lalu? Kami tidak punya obat, tidak punya makanan, sementara negara diam saja,” geram seorang pengunjuk rasa di Kolombo kepada BBC. Dalam pidatonya Rabu lalu, Presiden Rajapaksa memang telah menyatakan niat untuk mewariskan sebagian kewenangannya pada parlemen untuk menjawab permasalahan ekonomi, tetapi rencana konkret masih belum terlihat.

Hanya Tindakan Darurat yang Tersisa

Berbagai kebijakan darurat telah diambil di masa krisis ini. Anggaran dengan orientasi pembangunan, misalnya, direncanakan akan diganti dengan anggaran berbasis bantuan khusus untuk membangkitkan kesejahteraan publik. Selain itu, PM Wickremesinghe menawarkan rancangan privatisasi bagi perusahaan penerbangan nasional yang kini tak lagi meraup untung.

Di arena internasional, IMF masih menahan pembicaraan teknis terkait rencana bantuan, mengingat iklim politik Sri Lanka yang belum stabil pasca ditunjuknya perdana menteri baru. Pihak IMF menyatakan bahwa institusinya memerlukan ‘kepastian cukup’ bahwa negara tersebut memiliki ‘mekanisme utang berkelanjutan’ dan bersedia untuk memenuhi rangkaian ‘strategi makroekonomi’.

Dalam dekade ini, utang Sri Lanka pada Tiongkok saja sudah tercatat sebesar 5 miliar USD, ditambah dengan proyek Hambantota sebagai bagian Belt and Road Initiative (BRI) yang akhirnya terpaksa diserahkan kembali sebagai kolateral. Selain itu, 22% utang lain negara ini berasal dari hubungan dengan kreditur bilateral seperti India.

Hari ini, pemerintah Sri Lanka telah berhasil menegosiasikan perpanjangan 30 hari untuk menghindari status bangkrut terhadap obligasi internasionalnya. Akan tetapi, negosiasi lain Presiden Rajapaksa dengan IMF masih tetap menemui jalan buntu.

Dengan begitu, akhir krisis ekonomi Sri Lanka tampaknya masih terlihat jauh. Kebangkrutan bahkan disebut analis ekonomi Alex Holmes sebagai ‘risiko di depan mata’ bagi Sri Lanka.

Merujuk kepada akan habisnya suplai BBM hari ini, PM Wickremesinghe menyampaikan pesan muram di televisi nasional, “Beberapa bulan mendatang akan menjadi masa sulit bagi kita semua. Saya tidak ingin menutup-nutupi kebenaran itu.” Sepertinya, krisis politik dan ekonomi di Sri Lanka memang masih jauh dari kata selesai.