Tanpa Myanmar, ASEAN Jalankan KTT Ke-38 dan 39

Kamis (26/10), ASEAN menjalankan KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 hingga tanggal 28 Oktober silam. Pertemuan yang dikepalai oleh Brunei Darussalam tersebut ditujukan untuk membicarakan masa depan Myanmar dan memfasilitasi kemanusiaan dan HAM yang lebih baik dalam kawasan ASEAN. Menariknya, Myanmar sebagai poin bahasan utama malah tidak mengirimkan representasi sama sekali dalam pertemuan tersebut.

Perlu diketahui, ASEAN melarang kehadiran pemimpin politis dari Myanmar dan meminta Myanmar mengirimkan representasi non-politik. Mereka menyatakan hal itu disebabkan minimnya proses dan kekhawatiran akan komitmen Myanmar dalam menciptakan dialog konstruktif antarnegara. Beberapa negara ASEAN menyatakan bahwa mereka perlu memberi Myanmar waktu untuk kembali ke “normalitas”.

Keputusan ini tentunya tidak muncul begitu saja. Sebelumnya ASEAN telah mengangkat Erywan Yusof sebagai diplomat khusus menangani permasalahan Myanmar, namun laporan dari Erywan menyatakan sedikitnya proses dan keterbukaan Myanmar. Contohnya saja, Erywan dilarang oleh Myanmar untuk berbicara kepada Aung San Suu Kyi.

Myanmar tidak terima atas larangan ini dan memilih untuk tidak mengirimkan representasi sama sekali. Menurut Myanmar, larangan ini muncul dari adanya intervensi asing dari AS dan uni Eropa. Myanmar juga menyatakan bahwa penolakan keinginan Erywan Yusof didasari oleh tuduhan kriminalitas Aung San Suu Kyi yang diduga telah menyulut demonstrasi di jalanan Myanmar. Aung San Suu Kyi sendiri telah menolak keras seluruh dugaan tersebut di testimoni pertamanya dalam pengadilan Myanmar.

ASEAN sendiri menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa larangan representasi politis ini memiliki risiko yang membuat tidak adanya representasi Myanmar yang hadir. Walau begitu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah menyatakan bahwa hal ini bukan berarti mereka tidak menghargai keberadaan Myanmar.

“Myanmar adalah bagian integral dari keluarga ASEAN dan keanggotaan mereka tidak pernah dipertanyakan, ASEAN akan selalu ada untuk Myanmar dan kami telah berusaha membantu dan menyalurkan bantuan terutama dengan implementasi Five Point Consensus,” sebut Bolkiah, menanggapi pertanyaan yang mempertanyakan keanggotaan ASEAN.

Walau begitu, muncul juga ketakutan tersendiri dari beberapa anggota ASEAN seperti Menteri Luar Negeri Malaysia Saifudin Abdullah yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Myanmar pada hari ini bisa menjadi tren yang terjadi di masa depan lagi. Ketika ia ditanya mengenai kemungkinan hadirnya Myanmar di masa depan, ia menjawab, “Itu pertanyaan one million dollar yang tidak bisa saya jawab.”

Pengaruh Luar Negeri

Pengaruh aktor luar memang akan selalu ada dalam menjalankan ASEAN. Namun, jelas berlebihan untuk menyebut pengaruh tersebut sebagai intervensi. Dunia internasional baru sebatas menyatakan dukungan mereka terhadap usaha-usaha ASEAN untuk membendung permasalahan Myanmar secara diplomatis dan tidak secara militeris.

Fakta yang terjadi pun tidak sepenuhnya seperti yang dituduhkan Myanmar. Tiongkok misalnya, melalui menteri luar negeri mereka, Wang Yi, menyatakan pada tanggal 7 Juni bahwa mereka mendukung peran ASEAN yang bersifat konstruktif dalam mengurusi isu domestik Myanmar. Wang Yi sendiri menyatakan kepada ASEAN untuk menghindari interferensi berlebihan dalam menangani isu Myanmar. Russia juga menyatakan dukungannya pada 6 Juli silam akan usaha-usaha pengembalian ke normalitas. Amerika Serikat juga memberi dukungan pada 14 Juli untuk implementasi secepatnya Five Point Consensus.

Five Point Consensus

Five Point Consensus adalah keputusan-keputusan yang dirumuskan untuk menanggapi permasalahan di Vietnam yang dirumuskan di pertemuan pemimpin ASEAN di Sekretariat ASEAN di Jakarta pada tanggal 24 April 2021. Dalam pertemuan ini, ditemukan lima poin yang dianggap menjadi tata cara menyelesaikan konflik di Myanmar.

Lima langkah tersebut meliputi:

Pertama, seluruh bentuk kekerasan di Myanmar harus dihentikan sepenuhnya dan segala pihak harus beroperasi dengan batasan dan menahan diri.
Kedua, perlu adanya dialog konstruktif dari semua pihak yang terlibat demi mencapai resolusi damai menurut keinginan rakyat.
Ketiga, akan ditempatkan diplomat khusus dari ASEAN untuk memfasilitasi proses mediasi dengan bantuan dari Sekjen ASEAN
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre
Kelima, diplomat khusus dan delegasinya akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan seluruh pihak yang terlibat.

Myanmar ditemukan belum berhasil menjalankan lima poin yang dibentuk dan dipahami oleh seluruh pihak ASEAN sebagai penanganan efektif konflik yang ada di Myanmar. Padahal Junta Militer Myanmar sebelumnya sudah berjanji akan mentaatinya. Selain pembatasan kunjungan dari diplomat khusus ke Aung San Suu Kyi, perlu diperhatikan juga bahwa masih banyak gerakan demonstrasi dan penangkapan demonstran di Myanmar.

Berjalannya KTT yang dijalankan tanpa Myanmar menjadi jawaban atas tidak dijalankannya Five Point Consensus yang telah disepakati oleh semua anggota ASEAN. Akan tetapi, eksklusi Myanmar sepenuhnya dari KTT ditakuti akan menjadi awal dari keluarnya Myanmar dari ASEAN. Pelaksanaan Five Point Consensus menjadi kembali dipertaruhkan dalam permasalahan Myanmar, bersama itu juga kredibilitas ASEAN dalam menyelesaikan konflik.