Upaya Penghapusan Pink Tax sebagai Fenomena Diskriminasi Gender oleh Aktor Internasional

Pink Tax merupakan fenomena yang sering dikaitkan sebagai bentuk diskriminasi harga berbasis gender, baik itu barang maupun jasa. Nama ini diambil dari pengamatan bahwa banyak produk yang terkena dampak adalah produk dengan kemasan berwarna merah muda (pink), yang biasanya diperuntukkan khusus untuk perempuan (Blasio & Menin, 2015). Dengan membayar pink tax, perempuan berarti membayar lebih untuk memenuhi produk sehari-hari mereka, seperti pisau cukur, sampo, potong rambut, pakaian, dan banyak lagi. “Pajak” ini berlaku untuk barang-barang yang mencakup seluruh kehidupan perempuan, mulai dari mainan anak perempuan dan seragam sekolah, hingga tongkat, kawat gigi, dan popok dewasa (Dreher, 2019). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penghapusan pink tax yang telah dilakukan oleh berbagai aktor internasional, baik itu negara, perusahaan, organisasi internasional, atau aktor lainnya

Topik ini akan dibahas menggunakan konsep gender capitalism yang dijelaskan oleh Sarah Kaplan dan Jackie VanderBurg dalam tulisannya pada 2014 yang berjudul “The Rise of Gender Capitalism”. Gender capitalism berbicara tentang menerapkan lensa gender untuk menyoroti cara gender menjadi material bagi hasil keuangan dan hasil keuangan menjadi material bagi gender. Melihat melalui “lensa gender” dapat membantu perusahaan untuk memandang dalam perspektif yang berbeda dengan menyoroti ketidaksetaraan dan mengidentifikasi hambatan sistem. Istilah “gender” digunakan untuk menekankan bahwa membuat perubahan berarti melihat pada peran, hubungan, dan harapan yang dibangun secara sosial dari perempuan dan laki-laki, meskipun pasarnya difokuskan pada perempuan. Cara memperkuat hal ini dapat bergantung berdasarkan sistem pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya (Kaplan & VanderBurg, 2014).

Komodifikasi Identitas Perempuan Sebagai Strategi Pemasaran

Sepanjang sejarah, pola konsumsi telah terbentuk berdasarkan gender. Konsumen mengandalkan produk dan merek yang memiliki gender sebagai alat peraga untuk menampilkan identitas gender mereka (Avery, 2012). Banyak merek mencoba untuk membangun atau memperkuat asosiasi gender yang kuat melalui simbol, tanda, kode, narasi, dan kemasan iklan. Berbeda dengan kepribadian manusia, yang cenderung disimpulkan dari karakteristik fisik, perilaku, sikap, keyakinan, dan karakteristik demografis individu, identitas merek dapat dibuat-buat atau dipengaruhi oleh kontak langsung atau tidak langsung yang dimiliki konsumen dengan merek (Frieden, 2013).         

Perbedaan warna merah muda dan biru pada kemasan ada karena merek secara tradisional beroperasi dengan keyakinan bahwa konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan jenis kelamin mereka. Pemasaran untuk jenis kelamin seseorang tidak hanya berisiko mengasingkan calon konsumen lainnya, tetapi juga menunjukkan kegagalan perusahaan untuk menggali wawasan yang lebih dalam tentang konsumennya. Perusahaan telah menjebak orang dengan stereotip gender untuk berpikir bahwa mereka dimaksudkan untuk menginginkan produk tertentu, kemudian merek terus memasarkan produk tersebut ke arah jender yang biasanya membelinya. Hasilnya, perusahaan telah meyakinkan perempuan untuk membelanjakan lebih banyak pada produk yang hampir identik dengan yang dipasarkan kepada laki-laki, sebuah fenomena yang dijuluki “pink tax” (Powers, 2019).

Efektivitas pemasaran berbasis gender (gendered marketing) berubah karena konsumen modern mencari pengalaman merek yang inklusif terhadap orang-orang dari semua identitas gender dan tidak menilai preferensi mereka berdasarkan stereotip. Industri mainan anak-anak adalah salah satu yang pertama dalam siklus hidup konsumen, dan juga arena tempat stereotip gender dibangun dan diinternalisasikan. Perbedaan tersebut didasarkan pada stereotip tentang apa yang mungkin diinginkan orang dari jenis kelamin tertentu. Contohnya, anak perempuan tertarik dengan penampilan mereka dan mengidentifikasi diri sebagai ibu, sedangkan anak laki-laki bersifat fisik, agresif, dan atletis. Tapi itu juga menunjukkan kepada anak-anak bahwa beberapa produk memang tidak dimaksudkan untuk mereka. Pembedaan atau pengelompokkan mainan itu secara implisit memberitahu anak-anak bahwa anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda (Powers, 2019).

Perkembangan dan Perluasan Cakupan Produk Pink Tax

Pink tax mengacu pada jumlah uang yang harus dibayarkan lebih bagi konsumen perempuan untuk produk atau layanan tertentu. Terkadang, pink tax juga dikenal sebagai diskriminasi harga atau gender-pricing. Seringkali, terutama dalam hal produk perawatan pribadi, tidak ada perbedaan antara produk versi perempuan dan laki-laki selain dari harga yang berbeda. Fenomena produk perempuan dikenakan harga lebih tinggi dalam berbagai produk dan jasa bukanlah hal yang baru, melainkan hal ini bisa ada karena sistem pajak penjualan di Amerika Serikat yang telah dibuat sejak beberapa dekade yang lalu. Politisi harus memutuskan produk mana yang akan dikenai pajak penjualan dan mana yang bebas pajak. Meski keputusan mengenai pajak telah diambil sejak dahulu, namun kebijakannya tidak pernah ikut berubah seiring berkembangnya zaman. Beberapa barang—misalnya pakaian perempuan—memiliki tarif yang lebih tinggi saat diimpor dari luar negeri daripada pakaian laki-laki. Contoh yang paling sering dipakai adalah pisau cukur murah yang dijual di sebagian besar toko drugstores.  Versi “laki-laki” sering menggunakan kemasan berwarna biru, sedangkan versi “perempuan” berwarna merah muda. Warna kemasan hanya menjadi satu-satunya perbedaan dari produk ini, tetapi mau tidak mau, versi perempuan lebih mahal dari versi laki-laki. Selain itu masih banyak lagi contoh produk yang terkena pink tax, dan banyak dari konsumen perempuan yang mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berbelanja produk-produk perawatan pribadi di drugstores (Elliott, 2020).

Selain barang-barang kebutuhan sehari-hari yang “di-gender-kan”, diskriminasi harga pada produk-produk kebersihan perempuan (feminine hygiene products) juga termasuk pada kategori barang yang terkena pink tax. Menurut laman daring pink.tax, Tampon tax melibatkan perpajakan pemerintah atas produk kebersihan perempuan. Hal ini dianggap merupakan diskriminasi pada gender perempuan karena terdapat beberapa pemerintah yang membebaskan produk perawatan medis yang berorientasi pada pria. Contohnya adalah dengan menggratiskan pajak pada produk Rogaine—produk yang mengurangi kebotakan pada laki-laki, sedangkan pajak pada produk kebersihan perempuan terus diabaikan padahal memiliki dampak yang besar pada kesehatan fisik maupun reproduksi perempuan.

Upaya Penghapusan Pink Tax oleh Aktor Internasional

1. Negara

Dalam perspektif liberalisme, negara memiliki peran untuk membuat institusi yang menjaga hak-hak individu dengan membatasi dan memeriksa kekuasaan politik. Hingga saat ini, belum ada data atau pernyataan yang menyatakan bahwa suatu negara benar-benar menghapuskan pink tax di negaranya meski telah mengetahui bahwa fenomena ini melemahkan kemampuan ekonomi perempuan di negaranya. Meski begitu, beberapa pemerintahan sudah mulai melakukan usaha-usaha penghapusan pink tax seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Prancis, dan Skotlandia.

Di Amerika Serikat sendiri, hanya beberapa negara bagian yang pemerintahannya sudah mulai melakukan usaha terhadap penghapusan pink tax. Pertama, di awal tahun 2020 ini, Gubernur Negara Bagian New York Andrew Cuomo mengumumkan bahwa salah satu agenda pentingnya adalah menghapus pink tax (seperti yang ditulis pada laman resmi Pemerintah Kota New York). Meskipun diskursus tentang diskriminasi penetapan harga berbasis gender sedang meningkat, penelitian terbaru menunjukkan bahwa masalah tersebut masih berlanjut. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Gubernur Cuomo akan mengajukan undang-undang untuk melarang diskriminasi penetapan harga berbasis gender untuk barang dan jasa yang secara substansial serupa atau sejenis. Undang-undang ini akan mewajibkan penyedia layanan tertentu untuk mengunggah daftar harga untuk layanan standar sehingga bisnis yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi perdata. Pada tahun 2016, Gubernur Cuomo juga menandatangani undang-undang yang melarang pajak atas produk menstruasi sehingga New York menjadi salah satu negara bagian pertama yang melarang tampon tax.

Selain New York, daerah Miami-Dade di negara bagian Florida telah memberlakukan hukum tentang diskriminasi penetapan harga berbasis gender. Dalam laman resmi Pemerintah Miami-Dade, diterangkan bahwa sebuah bisnis diperbolehkan untuk menggunakan harga yang berbeda jika barang atau jasa melibatkan lebih banyak waktu, kesulitan, atau biaya. Dengan kata lain, kualitas dan kompleksitas barang atau jasa harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah konsumen telah didiskriminasi atau tidak. Program diskon terbatas yang sah berdasarkan gender juga diizinkan jika tidak dirancang untuk mengecualikan atau menolak orang lain dari program tersebut. Contohnya, sebuah usaha boleh untuk mengiklankan “Ladies Free on Monday Night” selama laki-laki tidak dicegah untuk menjadi pembeli pada saat itu.

Terakhir, seluruh wilayah di negara bagian California juga dilarang untuk melakukan diskriminasi penetapan harga berbasis gender. Hal ini tertuang dalam State of California Civil Code bagian 51.6 yang diberi nama Gender Tax Repeal Act of 1995. Dalam peraturan ini, dituliskan bahwa tidak ada pendirian bisnis apa pun yang dapat mendiskriminasikan—sehubungan dengan harga yang dikenakan untuk layanan serupa atau sejenis—seseorang karena gender orang tersebut. Meski begitu, seperti daerah Miami-Dade di Florida, California juga memperbolehkan penetapan harga yang berbeda jika barang atau jasa melibatkan lebih banyak waktu, kesulitan, atau biaya. Beberapa jenis bisnis juga diharuskan untuk mengungkapkan secara tertulis harga setiap layanan yang disediakan, misalnya penjahit atau bisnis yang menyediakan pakaian ready-to-wear, salon rambut, dan penyedia jasa binatu yang memberikan layanan kepada individu. Pendiri bisnis harus menampilkan di tempat yang mencolok setidaknya satu tanda yang terlihat jelas, dicetak dengan tidak kurang dari ukuran 24 dengan jenis huruf tebal yang menyatakan bahwa hukum California melarang bisnis untuk melakukan diskriminasi harga berdasarkan gender dan juga melampirkan harga dari produk atau jasa yang ditawarkan.

Selain beberapa negara bagian Amerika Serikat, Prancis juga sudah mulai melakukan investigasi awal berupa studi untuk nantinya membuat undang-undang mengenai pink tax di negaranya. Pada tahun 2014, sekelompok aktivis Prancis terinspirasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Department of Consumer Affairs (DCA) Kota New York dan kemudian membujuk Kementerian Ekonomi untuk meluncurkan juga studi mendalam mengenai perbedaan harga berbasis gender di Perancis dan juga sektor-sektor mana saja yang paling terpengaruh. The Associated Press melakukan riset sederhana tentang harga potong rambut dan toko-toko di Paris dan kemudian menemukan beberapa perbedaan pada harga potong rambut, deodorant roll-on, dan gel cukur dalam kaleng berwarna merah muda dan biru. Helene Masse-Dessen, dalam risetnya tentang bagaimana negara-negara Uni Eropa menerapkan persyaratan kesetaraan gender, mengatakan bahwa perbedaan harga dapat dijembatani di bawah undang-undang anti-diskriminasi saat ini di Prancis. Masse-Dessen mencatat bahwa pengadilan telah memutuskan bahwa tarif asuransi mobil, misalnya, tidak dapat berbeda untuk pria dan wanita. Namun hingga saat ini, masih belum ditemukan adanya hukum yang secara jelas mengatur mengenai diskriminasi penetapan harga berbasis gender di Perancis.

Di tahun 2017, pemerintah Skotlandia membagikan produk sanitasi gratis kepada mereka yang membutuhkan sebagai bagian dari proyek percontohan di Aberdeen. Setidaknya 1.000 wanita dan anak perempuan dari rumah berpenghasilan rendah akan mendapatkan keuntungan dari skema pemerintah Skotlandia yang didukung oleh pendanaan sebesar £ 42.500 (Webster, 2017). Di bawah Undang-Undang The Period Products (Free Provision) (Scotland), yang disetujui dengan suara bulat di Parlemen Skotlandia, pemerintah daerah akan diminta untuk menyediakan persediaan produk menstruasi gratis di gedung-gedung publik seperti perpustakaan dan pusat rekreasi bagi siapa saja yang membutuhkannya.

2. Institusi Internasional

Hingga saat ini, institusi internasional belum banyak membahas mengenai diskriminasi penetapan harga berdasarkan gender. Hanya ditemukan satu artikel dari laman resmi institusi internasional, UN Women, yang menyebutkan mengenai pink tax. Dalam pembahasan Komisi PBB tentang Status Perempuan di tahun 2017, fokus utama dalam forum tersebut adalah membahas mengenai transisi pekerja informal dan pekerja rumah tangga ke ekonomi formal. Para negara anggota sepakat bahwa perlu adanya promosi mengenai pekerjaan yang layak dan perawatan berbayar di sektor publik dan swasta, meningkatkan penyediaan perlindungan sosial dan upah yang menjamin standar hidup yang layak, dan memastikan kondisi kerja yang aman bagi perempuan. Komisi ini menyerukan penguatan upaya di sektor publik dan swasta untuk mempertahankan perempuan dalam angkatan kerja dan mengupayakan lebih banyak keseimbangan gender dalam posisi manajerial. Para negara anggota, selanjutnya, juga menyerukan untuk diakhirinya praktik diferensiasi harga berbasis gender atau pink tax. Meski bahasan mengenai pink tax telah dibahas dalam komisi ini, namun UN Women tidak memiliki mandat untuk memaksa negara-negara untuk mengimplementasikan apa yang telah disepakati dalam forum sehingga pembahasan yang ada juga kurang dilakukan secara serius dan belum ada tindakan lebih lanjut, baik dari institusi internasional UN Women maupun negara-negara anggota. 

3. Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional cukup berperan besar dalam pengeliminasian diskriminasi penetapan harga berbasis gender. Hal ini karena banyaknya produk retail yang ada di toko-toko mengikuti harga yang diberikan dari perusahaan. Meski begitu, tidak banyak perusahaan yang menganggap serius pink tax, bahkan hanya sangat sedikit perusahaan yang ingin benar-benar mengimplementasikan kesetaraan harga barang dan jasa yang ditawarkan untuk perempuan dan laki-laki. Adapun perusahaan multinasional yang peduli akan isu ini adalah Boxed.com dan European Wax Center.

Boxed.com merupakan perusahaan multinasional di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2013 dengan ide untuk membuat suatu platform di mana pengguna dapat berbelanja suatu barang dalam jumlah banyak atau grosir secara daring. Dalam laman resminya, Boxed menyatakan secara jelas bahwa perusahaan ini mengambil sikap menentang dalam penetapan harga berbasis gender yang tidak adil. Boxed mendeklarasikan bahwa perusahaan mereka telah menjadi perusahaan retail pertama—online atau offline—yang mengambil sikap menentang terhadap penetapan harga yang tidak adil bagi perempuan. Boxed telah mengubah kebijakan mengenai harga sehingga pelanggan membayar harga yang sama untuk produk yang setara, apapun jenis kelamin mereka. Boxed juga mengurangi harga jual produk-produk kebersihan wanita di negara-negara bagian yang produk tersebut dikenai pajak untuk mengkompensasi perlakuan pajak yang tidak adil. Selain itu, Boxed juga turut andil dalam pembuatan hukum legalistik mengenai isu ini. Karyawan Boxed yaitu Nitasha Mehta dan Max Dworin bersaksi di Dewan Perwakilan Colorado mendukung RUU yang mencabut pajak tampon dan di Majelis Negara Bagian Nevada yang mendukung RUU untuk mencabut pajak di sana. Boxed juga mulai bekerja dengan legislator di Ohio dan Michigan untuk membantu mendukung upaya pencabutan isu serupa di negara bagian tersebut.

Selain Boxed.com, perusahaan European Wax Center juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang melakukan upaya penghapusan pink tax. European Wax Center (EWC) adalah jaringan besar salon dan perawatan yang menawarkan layanan waxing serta produk dalam kategori perawatan kulit, tubuh, dan alis. Perusahaan ini didirikan di Aventura, Florida pada tahun 2004 dan berbasis di Plano, Texas. Kini, perusahaan ini dijalankan melalui waralaba dan berada di kurang lebih 878 lokasi di Amerika Serikat. EWC memimpin kampanye #AxThePinkTax dengan inisiatif baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pink tax yang tidak adil dan menginspirasi perempuan untuk mengambil sikap. Kampanye #AxThePinkTax diluncurkan pada 2 April 2018 dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan massal tentang masalah pink tax, menginspirasi perempuan untuk membuat keputusan pembelian yang lebih berdaya dan mengadvokasi harga yang setara untuk produk yang setara. Berbagai upaya dilakukan EWC dalam melakukan kampanye ini, seperti melakukan kemitraan media, media sosial, situs kampanye dan video, dan kerja sama dengan yayasan dan lembaga yang mendukung perempuan. Situs kampanye ini menampilkan dimana pengguna dapat menemukan seberapa banyak mereka membayar pink tax selama hidup mereka. Selain itu, EWC juga membuat konten untuk berbagai saluran media sosialnya termasuk Snapchat dengan membuat filter khusus. Perusahaan EWC juga memberikan donasi ke beberapa organisasi amal yang berfokus pada perempuan termasuk organisasi Girls in Tech.

4. Organisasi Non-Pemerintah

Meski isu mengenai pink tax sudah banyak digaungkan dan menjadi perhatian di tengah masyarakat, namun sepertinya belum banyak organisasi non-pemerintah yang dibuat khusus untuk menyuarakan hal ini. Penulis cukup kesulitan dalam mencari data dan informasi mengenai organisasi non-pemerintah yang bergerak khusus untuk menangani masalah diskriminasi penetapan harga berdasarkan gender. Salah satu organisasi non-pemerintah yang penulis dapatkan adalah organisasi milik Michael Cone dengan situs yang ia buat yakni pink.tax. Situs pink.tax memiliki tujuan utama meningkatkan kesadaran pada tingkat grassroot tentang bagaimana perempuan dirugikan oleh diskriminasi harga berbasis gender yang mempengaruhi barang dan jasa konsumen eceran seperti pisau cukur dan potong rambut, dan untuk melawan fenomena global yang disebut “pink tax“. Tujuan sekundernya yang lebih luas dari pink.tax adalah untuk mengidentifikasi, meningkatkan kesadaran, dan melawan diskriminasi keuangan berbasis gender lainnya terhadap perempuan, seperti upah yang lebih rendah untuk pekerjaan yang setara atau gender pay gap. Dalam situs pink.tax, terdapat berbagai informasi, mulai dari yang mendasar seperti apa itu pink tax dan perdebatannya, lalu tampon tax yang juga termasuk dalam jenis pink tax, hingga berita-berita yang terus diperbaharui terkait kesetaraan perempuan dalam ekonomi di dunia. 

Selain itu, “Let Toys Be Toys” juga merupakan sebuah grup advokasi mengenai pink tax yang secara spesifik berada pada industri mainan anak-anak. Ditulis oleh Kira Cochrane pada laman berita daring The Guardian, kampanye ini didesain untuk membujuk para retailer untuk menghentikan kategorisasi mainan anak berdasarkan gender. Kampanye ini dimulai oleh sekelompok orang tua pada diskusi daring mengenai pengasuhan anak bernama forum Mumsnet. Dalam kurun waktu satu tahun, kampanye ini telah meyakinkan dua belas retailer besar, termasuk Boots, Toys R Us, dan Marks and Spencer, untuk menghapus tanda “perempuan” dan “laki-laki” pada pajangan mainan. Segmentasi pasar mainan mendatangkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan mainan, tetapi dengan mempersulit orang tua untuk membagi barang di antara saudara kandung dari jenis kelamin yang berbeda. Jika anak perempuan memiliki sepeda merah muda dengan pita di setang, dan elemen-elemen itu dipahami sangat feminin, kemungkinan besar orang tua tidak akan menyerahkannya kepada anak laki-lakinya dan sebaliknya, orang tua mungkin akan membeli yang baru sesuai gender mereka. Kampanye “Let Toys Be Toys” kemudian menginspirasi terbentuknya kampanye “Let Books Be Books” yang juga mengadvokasi mengenai segregasi pasar khususnya dalam industri buku anak-anak. 

Penutup

Fenomena pink tax telah terjadi sejak lama dan seperti diwajarkan dalam masyarakat bahwa perempuan memang harus membayar lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini terbukti dengan bagaimana masyarakat hanya baru-baru saja, dalam dekade terakhir, menyadari pink tax merupakan suatu bentuk diskriminasi dan pelemahan ekonomi bagi perempuan. Tulisan ini mencari tahu bagaimana suatu produk dan jasa dapat disegregasikan berdasarkan gender. Selain itu, tulisan ini juga mencari tahu bagaimana aktor internasional turut berperan dalam penghapusan bentuk diskriminasi ini.

Pertama, tulisan ini melihat bagaimana dalam pemasaran dapat mengkomodifikasi identitas gender, khususnya perempuan, sebagai strateginya. Dalam strategi pemasaran, identitas memang sering digunakan untuk memikat dan menarik lebih banyak konsumen secara spesifik sesuai fungsi produk dan jasa yang disediakan. Selain itu, saat ini strategi pemasaran berbasis gender sudah kurang efektif karena konsumen modern yang semakin sadar akan pentingnya inklusivitas sebuah merek. Kemudian, penulis melihat pada perkembangan dan perluasan cakupan produk yang terkena pink tax. Sedikit sulit bagi penulis untuk mengkategorisasi produk apa saja yang tercakup dalam pink tax ketika hampir seluruh produk yang dipasarkan mengalami diskriminasi dalam penetapan harga berdasarkan gender. Lebih dari itu, produk-produk kebersihan perempuan juga dikenakan “pajak” lebih, atau sering dikenal dengan sebutan tampon tax. Padahal, seseorang tidak dapat memilih untuk mau atau tidak mau merasakan menstruasi, namun produk kebersihannya hanya dapat dipenuhi oleh mereka yang memiliki cukup privilese dalam ekonomi. 

Penulis kemudian menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para aktor internasional dalam mengeliminasi pink tax. Penulis dalam hal ini melihat dalam empat level analisis, yaitu negara, institusi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah. Dalam melakukan pencarian data untuk keperluan analisis, penulis menyadari akan kurangnya keterlibatan aktor-aktor internasional mengenai isu ini. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah penemuan dan data yang menunjukkan langkah dan hasil konkret yang telah dilakukan aktor internasional dalam upaya penghapusan pink tax. Penulis berpendapat bahwa perlu lebih banyak pemerintahan untuk lebih peduli dengan isu ini di masa yang akan datang. Empat negara, yang baru memulai langkahnya dalam upaya penghapusan pink tax, harus terus didorong dan dikawal bersama oleh masyarakat, baik lokal maupun internasional. Lebih dari itu, perlu lebih banyak negara lagi yang harus mulai peduli dengan diskriminasi penetapan harga berbasis gender. Pada tingkat institusi internasional, penulis berharap pembahasan mengenai pink tax dapat lebih banyak dilakukan di kemudian hari sehingga kewaspadaan negara-negara mengenai isu ini meningkat. Pada tingkat perusahaan multinasional, penulis melihat perlu lebih banyak lagi perusahaan yang harus menerapkan inklusivitas pada produk dan jasa yang ditawarkannya. Hal ini karena bisnis tidak seharusnya secara penuh hanya berkonsentrasi pada profit, penting juga untuk memikirkan apa yang dapat mereka kontribusikan terhadap lingkungan dan komunitas. Terakhir, pada organisasi non-pemerintah, perlu adanya penyadaran di tengah masyarakat bahwa isu pink tax merupakan hal yang genting yang harus diselesaikan bersama, baik oleh pemerintah global, nasional, perusahaan, dan masyarakat itu sendiri. Penghapusan pink tax dapat membantu perempuan terus tumbuh kuat dalam ekonomi sehingga dapat diperhitungkan dalam masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

Avery, J. (2012). Defending the markers of masculinity: Consumer resistance to brand gender-bending. International Journal of Research in Marketing, 29(4), 322-336. doi:10.1016/j.ijresmar.2012.04.005.

Bourne, L. The pink Tax revolution is here, and it’s being led by women. Retrieved February 18, 2021, from https://www.glamour.com/story/pink-tax-revolution.

Boxed. Pink tax: Why boxed is taking a stand against unfair gender pricing. (n.d.). Retrieved February 18, 2021, from https://www.boxed.com/blog/pink-tax. 

Chakrabarti, Oisika et al. Press release: UN Commission on the status of Women provides roadmap to WOMEN’S full and equal participation in the economy. Retrieved February 18, 2021, from https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/3/press-release-un-csw-provides-roadmap-to-womens-full-and-equal-participation-in-the-economy.

Deusterhaus, Megan et al. (Oktober 2011). The Cost of Doing Femininity: Jendered Disparities in Pricing of Personal Care and Services. Retrieved from Gender Issues 28, 15 Desember 2020. https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1007/s12147-011-9106-3.

Elliott, Candice. (2020).  The Pink Tax: What’s the Cost of Being a Female Consumer in 2020?. Retrieved 28 Desember 2020 from https://www.listenmoneymatters.com/the-pink-tax/.

European Wax Center. (2018). European Wax Center Seeks To End The Unjust “Pink Tax” On Products Marketed To Women With #AxThePinkTax Campaign. Retrieved 28 Desember 2020 from https://www.prnewswire.com/news-releases/european-wax-center-seeks-to-end-the-unjust-pink-tax-on-products-marketed-to-women-with-axthepinktax-campaign-300616237.html. 

Frieden, Laura Rose. (2013). The Role of Consumer Gender Identity and Brand Concept Consistency in Evaluating Cross-Gender Brand Extension. Retrieved form Graduate Theses and Dissertation, 24 Desember 2020. http://scholarcommons.usf.edu/etd/4488.

International Labour Organization. (2019). Understanding the jender pay gap. Retrieved from Women in Business and Management, 14 Desember 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—act_emp/documents/publication/wcms_735949.pdf.

Kaplan, Sarah dan Jackie VanderBurg. (Fall 2014). The Rise of Gender Capitalism. Retrieved from Stanford Social Innovation Review, https://ssir.org/articles/entry/the_rise_of_jender_capitalism.

Masters, Tim. (2014). Campaign over gender-specific books gains support. Retrieved from BBC, https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26612080.

Miami-Dade Government. Price Gender Discrimination Laws. Retrieved 27 Desember 2020. https://www.miamidade.gov/global/economy/consumer-protection/price-gender-discrimination.page. 

New York State. (2019). Governor Cuomo Unveils 10th Proposal of 2020 State of the State: Eliminating the Pink Tax. Retrieved from Governor’s Press Office, 27 Desember 2020. https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-10th-proposal-2020-state-state-eliminating-pink-tax.

Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill. https://beta.parliament.scot/-/media/files/legislation/bills/current-bills/period-products-free-provision-scotland-bill/stage-3/bill-as-passed-period-products-free-provision-scotland-bill.pdf. 

Powers, Katie. (2019). Shattering Gendered Marketing. Retrieved from American Marketing Association, 28 Desember 2020. https://www.ama.org/marketing-news/shattering-gendered-marketing/.

Associated Press. (2014). Are women overcharged? France probes price of pink. Retrieved from Daily Mail, https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2840654/Are-women-overcharged-France-probes-price-pink.html. 

Tong, R. (2014). Feminist thought: A more comprehensive introduction. New York: Routledge.

Webster, Catriona. (2017). Scotland ‘first country in world’ to give free sanitary products to women on low incomes. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/scotland-first-country-free-sanitary-products-tampon-tax-low-income-women-aberdeen-a7836441.html. 

State of California, Civil Code Section 51.6. http://pink.tax/galaxy-cms-resources/backend/file/0/183_636563884843726645_5cep45.pdf. 

Bowler, M. (1999, December). Women’s earning: An overview. Retrieved from Monthly Labour Review. https://www.bls.gov/mlr/1999/12/art2full.pdf.

Silverstein, Michael J. dan Kate Sayre. (September 2009). The Female Economy. Harvard Business Review, https://hbr.org/2009/09/the-female-economy. 

Cochrane, Kira. The fightback against gendered toys. (2014, April 22). https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/apr/22/gendered-toys-stereotypes-boy-girl-segregation-equality.

De Blasio, Bill dan Julie Menin. (December 2015).  From Cradle to Cane: The Cost of Being a Female Consumer. A Study of Gender Pricing in New York. New York City Department of Consumer Affairs, https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Jender-Pricing-in-NYC.pdf.

Dreher, Beth. (October 2019). Have you heard of the pink tax? If not, prepare to be outraged. https://www.goodhousekeeping.com/life/money/a27409442/what-is-pink-tax/.

European Wax Center. About Us. https://waxcenter.com/pages/about-us?_ga=2.209894928.429775020.1609089711-2144445896.1609089711.

Pink Tax. What is the Tampon Tax. http://pink.tax/pink-tax-facts/tampon-tax.

Adinda Rahma Putri adalah mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Dapat ditemui di sosial media dengan nama pengguna @aaadindaaa

Tentang Penulis