BDSC Sebagai Diplomasi Publik Untuk Demokrasi Berkelanjutan

Foto bersama Bali Democracy Student Forum. Foto: Ramadhan, 2017

Diplomasi publik sudah menjadi salah satu fokus utama dari para negara di dunia untuk melakukan hubungan internasionalnya. Hal ini terlihat jelas dari struktur kementerian luar negeri di beberapa negara misalkan Indonesia dan AS yang memiliki departemen/ direktorat khusus untuk urusan diplomasi publik. indonesia seperti bagaimana diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui penyelenggaraan Bali Democracy Student Conference (BDSC) dapat mendukung visi pemerintah Indonesia untuk diplomasi yang demokratis dan berkelanjutan, dan mendukung peran pemuda yang semakin maju dalam era globalisasi terbukti dengan asumsi berdasarkan pada konseptualisasi diplomasi publik itu sendiri. Teori diplomasi publik yang dikemukakan oleh Nicholas Cull membuktikan bahwa nantinya semua peran dan langkah pelaksanaan diplomasi publik apabila secara konsisten dilakukan, hal tersebut secara berkesinambungan ketika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui BDSC dapat mendorong agenda Indonesia dalam membagikan norma (norms sharing) demokrasi secara berkelanjutan melalui keterlibatan aktor dalam trek diplomasi kepemudaan. Dan tentunya hipotesis yang muncul adalah gagasan bahwa BDSC dalam pelaksanaannya mendukung diplomasi Indonesia sebagai role model dari demokrasi kepada negara-negara Asia Pasifik melalui pemuda sebagai aktor sub-nasional. 

Diplomasi pada era kontemporer ini tidak lagi mengutamakan diplomasi yang bersifat antar pemerintahan, namun sudah mulai muncul kajian teori diplomasi yang melibatkan kelompok dari masyarakat sipil dan aktor non-pemerintahan untuk disalurkan sebagai aktor diplomasi itu sendiri. Gagasan teori ini dikenal sebagai diplomasi publik – suatu istilah yang berfokus pada peningkatan pelibatan dan pengaruh kepada masyarakat di negara lain untuk mendukung strategi dan objektif dari pemerintahan negara dalam politik luar negerinya. Diplomasi publik sendiri melibatkan aktor non pemerintahan, yaitu lapisan masyarakat sipil dan NGO lainnya, yang tentunya dilakukan dalam berbagai cakupan bidang yang dinilai dapat meningkatkan visi strategis suatu negara.

Dalam hal ini diplomasi publik tentunya dilakukan sebagai salah satu upaya strategis. Indonesia sendiri menunjukan keseriusannya dengan mendirikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dalam struktur organisasi di Kementerian Luar Negeri RI. Tentunya hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk institusionalisasi Kementerian Luar Negeri RI untuk lebih sadar dalam tantangan diplomasi kontemporer (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Indonesia membawa diplomasi publik sebagai salah satu kepentingan dan ketetapan yang harus mampu untuk mempersiapkan dan implementasi diplomasi publik melalui cara-cara yang inovatif dan menggunakan aktor non pemerintahan sebagai kunci utama. Dan tentunya hal ini dilakukan sebagai pemberdayaan SDM Indonesia agar setiap isu aktual dan strategis yang beririsan dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia tentunya (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Diplomasi publik tentunya menjadi salah satu wujud dari keberlanjutan diplomasi Indonesia yang pada tahun 2020 diperkenalkan konsep Diplomasi 4+1 di depan para perwakilan negara sahabat dan masyarakat publik. Konsep diplomasi terbaru ini menjadi prinsip utama dari kementerian luar negeri tentunya dalam mengembangkan sayap dan memberikan efek diplomasi yang positif dan berkesinambungan kepada masyarakat Indonesia. Dan ini juga sebagai konseptualisasi dari diplomasi Indonesia yang aktif serta partisipatif dalam hubungan bilateral, regional, dan multilateral. 

Indonesia tentunya sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi dan dibalut dengan pancasila sebagai dasar negara, memiliki prioritas dan strateginya sendiri dalam rangka memperjuangkan demokrasi yang berkelanjutan untuk perdamaian dunia. Dikarenakan dalam hal ini dapat kita lihat bahwa konseptualisasi dari posisi, norma, dan kebijakan politik luar negeri Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh demokrasi, disebabkan hal ini adalah suatu hal yang state-centric pada sifat alaminya itu sendiri. Apalagi era pemerintahan Indonesia pada era pasca Orde Baru memiliki model pemerintahan yang demokrasi yang menjaga agar Indonesia bermain pada jalan tengah agar tidak liberalis dan tidak sosialis. Demokrasi menjadi salah satu nafas politik luar negeri Indonesia tidak hanya dikarenakan oleh landasan konstitusional, tetapi juga dikarenakan institusionalisasi dari cabang eksekutif hingga yudikatif di Indonesia menggunakan mekanisme demokrasi. Kita juga harus mempertimbangkan dalam suatu pelaksanaan politik luar negeri yang demokratis, tentunya memerlukan keterlibatan dari rakyat itu sendiri, hal ini dapat terlihat dari lobi-lobi partisan dalam setiap legislasi mengenai politik luar negeri di dalam parlemen yang bertindak sebagai entitas yang sah yang memiliki tugas untuk ratifikasi semua norma dan ketetapan dari level internasional kedalam undang-undang dan ketetapan domestik (Gindarsah, 2012).   

Reformasi pasca Orde Baru yang terjadi di Indonesia tentunya memberikan dinamika baru, dan dalam hal ini demokrasi menjadi salah satu bagian sistemik dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Sehingga, dalam hal ini transisi ini membuat Indonesia semakin kohesif dengan prinsip demokrasi dari Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Serta ambisi Indonesia menjadi aktor yang ingin dapat membanggakan demokrasi itu sendiri tertuang secara jelas untuk membenarkan gambaran dan persepsi positif dari Indonesia. Dalam hal ini, arah kebijakan luar negeri Indonesia itu sendiri ditujukan Indonesia sebagai wujud demokrasi yang berdaulat serta mampu menjamin kebebasan dan HAM, yang dalam hal ini Bali Democracy Forum (BDF) menjadi salah satu implementasi dari gagasan tersebut. 

Konseptualisasi Diplomasi Publik dalam HI: Teori Nicholas J. Cull 

Sebelum masuk kepada landasan teori, perlu dipahami bahwa dalam hal ini makalah ini menggunakan konsep bahwa diplomasi publik itu sendiri diarahkan dan disalurkan oleh pemerintah suatu negara (melalui arahan pemerintah pada kementerian/lembaga terkait yang bertanggung jawab kepada diplomasi publik) kepada aktor non pemerintahan melalui cara-cara seperti pertukaran budaya, acara kepemudaan, media massa, komunikasi, dan bidang yang terkait dengan eksposur internasional dan komunikasi massal lainnya yang dapat mendorong citra publik. Tentunya citra publik ini sendiri dibuat agar sesuai dengan tujuan dan meningkatkan dukungan dari masyarakat asing di negara lain terhadap objektif pemerintahan negara tersebut. Pada era globalisasi seperti ini, diplomasi publik sendiri menjadi salah satu konseptualisasi kontemporer dalam hubungan internasional dengan perhatian media yang cukup besar dan berpengaruh dalam framing sentimen-sentimen dari masyarakat internasional. Dan dalam hal ini maka teori diplomasi publik ini memiliki pendekatan konseptual sebagai “demokrasi yang lebih demokratis” – yang pada konteksnya hal ini didukung oleh konsep integrasi dalam level kawasan maupun inter-kawasan yang diakibatkan oleh hilangnya batas-batas negara (borderless boundaries), yang pada hakikatnya ini diakibatkan oleh diplomasi dan integrasi ekonomi yang juga menggaet kesadaran masyarakat transnasional terhadap isu politik. Narasi ini diafirmasikan oleh Efendi (2013) sebagai salah satu asumsi penting dalam pertimbangan pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara dikarenakan oleh opini publik yang beragam terhadap suatu norma/ kebijakan polugri suatu negara. 

Diplomasi publik dalam hal ini menurut Nicholas J. Cull dalam bukunya Public Diplomacy: Taxonomies and Histories, berargumen bahwa diplomasi publik telah menjadi salah satu metode diplomasi yang telah digunakan oleh para aktor sejak tahun 1965, dan terminologi diplomasi publik sendiri menurut Cull dibagi ke beberapa spektrum penting yaitu: pendengaran dan observasi pada media, dalam poin ini yang dimmaksud akan pendengaran dalam hal ini adalah mengenai pengumpulan data dari media massa serta opini dari masyarakat asing mengenai suatu hal. Dalam implementasinya bisa berupa melalui pertukaran budaya, gerakan kepemudaan, advokasi, dan riset dari aktor media; pelaksanaan advokasi, yang dimaksud adalah suatu bentuk usaha yang merepresentasikan komunikasi dan promosi untuk menciptakan situasi yang ideal terhadap pandangan dari masyarakat asing; diplomasi budaya melalui pertukaran budaya, yang tentunya menjadi wujud penting untuk menunjukan pencapaian dan peradaban serta makna implisit dari objektif strategis suatu negara; usaha diplomasi yang mengedepankan pertukaran dan pelibatan pemuda serta masyarakat sipil dari lapisan non pemerintahan dalam konsep, “Masyarakat saya yang bertukar kesana akan memberikan hal bagus dan demikian masyarakat anda”, ini berdasar pada konsep simbiosis mutualisme; dan keterlibatan media massa, dalam hal ini media memiliki peran penting sebagai sarana partisipasi dari masyarakat asing untuk diatur sesuai dengan objektif diplomasi yang dilakukan (Cull, 2008).

Bali Democracy Forum dan Bali Democracy Student Conference: Strategi Indonesia untuk Demokrasi yang Berkelanjutan 

Politik luar negeri Indonesia sendiri telah ditetapkan arah dan prinsipnya pada landasan negara yaitu UUD 1945, dan dalam hal ini demokrasi tentunya menjadi arah utama sebagai landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan demokratis untuk menciptakan perdamaian dunia. Dan untuk menciptakan perdamaian dunia, Indonesia tentunya percaya bahwa prinsip yang perlu digunakan adalah dengan mempromosikan demokrasi dalam pendekatan politik luar negeri dan sebagai prinsip utama dalam sistem internasional yang anarki. Dan dalam hal ini BDF sebagai wujud utama hadir sejak tahun 2008 untuk memberikan citra serta dialog inklusif antar pemerintahan mengenai perkembangan dan kemajuan dari demokrasi itu sendiri di Asia-Pasifik. BDF dalam hal ini lebih mengedepankan dialog dan pembagian pengalaman untuk menangani tantangan yang dihadapi para negara-negara di Asia Pasifik dalam pelaksanaan pemerintahan dan bagaimana persepsi demokrasi di mata negara mereka (Bali Democracy Forum, 2018). Acara yang rutin diadakan di Bali, Indonesia ini membahas juga masalah keadilan, HAM, kehormatan bersama, dan isu-isu tematik maupun isu spesifik lain berdasarkan dialog antara negara mitra Indonesia di Asia Pasifik. 

Forum ini telah diadakan sejak tahun 2008 dan memiliki salah satu agenda sampingan yaitu Bali Democracy Student Conference (BDSC) yang pesertanya adalah pemuda dan membahas isu tematik yang sama. Indonesia melakukan inisiatif ini sebenarnya untuk mempromosikan demokrasi itu sendiri kepada pemerintahan yang tidak menggunakan sistem demokrasi di Asia Pasifik. Namun, dalam dialog BDF ini, pemerintah Indonesia melonggarkan aturan dalam dialog dan memperbolehkan para negara untuk berdialog berdasarkan dengan apa yang bisa mereka sampaikan dengan bercermin pada status quo politik dan pemerintahan negara tersebut. Presiden RI pada jaman SBY turun tangan langsung selama masa jabatan periodenya sebagai chairman dari pertemuan BDF. Dan agenda BDSC yang dihadiri para pemuda terpilih untuk berdialog itu sendiri berjalan paralel dengan agenda high meetings di BDF itu sendiri. 

BDSC yang dihadiri para pemuda sendiri secara fundamental memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai sarana diplomasi publik Indonesia dalam mempromosikan demokrasi dalam level kepemudaan. Indonesia sangat menekan agenda ini sejak BDF 2018 ketika BDSC pertama kali menjadi agenda paralel (Bali Democracy Student Conference, 2019). Dapat dinilai dalam hal ini konteks kepemudaan itu sendiri ditujukan untuk diserap dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran. Dan kesadaran itu sendiri nantinya diharapkan dapat memberi output yang berkelanjutan dari pemuda di Asia Pasifik sebagai aktor perubahan untuk mengimplementasikan nilai holistik dari demokrasi itu sendiri dalam kehidupan mereka, dan nantinya dapat menjadi solusi berkesinambungan untuk mengakomodir bagaimana pandangan para pemuda di Asia Pasifik mengenai demokrasi dengan konteks status quo politik negara yang berbeda-beda. Dan para pemuda ini bisa berbagi dan berdialog bagaimana masalah dalam kehidupan para pemuda bisa ditangani dengan demokrasi untuk kesejahteraan. 

Dinamika Bali Democracy Student Conference terhadap Diplomasi Publik untuk Posisi Indonesia 

Ada beberapa hal yang membuat BSDC itu sendiri sebagai salah satu ujung tombak diplomasi publik strategis yang memanfaatkan peran kepemudaan itu sendiri. Pertama, BDSC sendiri mengumpulkan para pemuda yang berumur 20 tahun-25 tahun untuk berdialog mengenai demokrasi, dan hal ini merupakan salah satu usaha strategis pemerintahan RI dikarenakan BDSC sendiri baik BDSC 1 pada tahun 2018 dan BDSC 2 pada tahun 2019 menghasilkan dokumen rekomendasi yang diberi nama pada 2018 “Voice of the Youth” dan tema pada 2019 “You[th] Make Changes” (Bali Democracy Student Conference, 2019). dan dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa rekomendasi tersebut walaupun bersifat tidak mengikat namun dapat menjadi cerminan bahwa aspirasi demokrasi itu sendiri telah terjadi. Dan dalam hal ini rekomendasi ini menjadi wujud bahwa Indonesia berhasil untuk melaksanakan diplomasi yang melibatkan hubungan antar pelaku di dalam lapisan masyarakat internasional itu sendiri (people-to-people connectivity) – atau dalam HI dikaji lebih dalam pada pilar masyarakat transnasional. Dan dapat dianalisa bahwasannya dari BDSC ini juga dengan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran dan linkback kepada pemerintah Indonesia mengenai bagaimana pola pikir para pemuda di negara lain memahami demokrasi dan bagaimana wujud holistiknya dalam kontestasi domestik. Melalui pemetaan seperti ini maka Indonesia juga dapat mengumpulkan data mengenai pandangan dan proyeksi objektif polugri Indonesia kepada negara lain yang berbasiskan demokrasi dan apa opini publik yang mungkin muncul. Dan asumsi-asumsi tersebut tentunya dapat ditarik dari perdebatan dan dialog yang terjadi di BDSC itu sendiri, dan ini merupakan salah satu bentuk langkah yang dapat dapat kita lihat sebagai solusi yang bersinggungan dengan indikator diplomasi publik yang telah dijelaskan pada bagian kerangka teori dari artikel ini dengan bentuk dialog yang dapat memberikan outlook atau pandangan untuk implementasi dari demokrasi yang berkelanjutan ditengah dinamika politik dan lanskap polarisasi dunia. 

Baik BDF maupun BDSC tentunya memiliki keuntungan dalam mendukung posisi Indonesia, dikarenakan dalam hal ini BDSC dan BDF sama-sama memperoleh dukungan dari negara Asia Pasifik dan para delegasi memberikan output yang dapat memberikan proyeksi perkiraan bagaimana Indonesia kedepannya dapat menggunakan diplomasi publiknya untuk menyusun strategi kerjasama demokratis yang komprehensif. Institute of Peace and Democracy contohnya, mereka memiliki partisipasi yang cukup intensif dalam keberlanjutan demokrasi dikarenakan mereka memberikan gambaran dan analisa yang dapat dikaji oleh para pemerintah dan delegasi di BDF untuk memberikan tatanan demokrasi yang baik dan best practices yang dapat dibahas di BDF dan BDSC (Institute of Peace and Democracy, n.d). Narasi ini tentu memiliki korelasinya dengan diplomasi publik yang ditekankan di artikel ini. Dapat kita lihat bahwa pembicara pada sesi BDSC contohnya, banyak menghadirkan pengamat dan peneliti dari lembaga think-tank seperti IPD dan kolaborasi pemerintah dan NGO, dan hal ini tentunya dapat memberikan ruang untuk pihak pemerintah dan non-pemerintahan untuk melakukan dialog yang pada hematnya perspektif yang dikaji tidaklah monoton dan semua berdasarkan data dan fakta (evidence-based). Hal ini didukung juga oleh antusiasme media dalam liputan BDF dan BDSC sebagai tujuan dalam hal ini pemuda yang berdialog di BDSC dapat menjalankan sesi membangun jaringan mereka dan berbagi wawasan yang dapat memperluas jaringan serta pandangan mereka akan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dan ketika jaringan berhasil diperluas maka tentunya hasil output dari dialog antar para pemuda yang membahas demokrasi tersebut memberikan motor bagi prinsip yang dibawa Indonesia untuk tersebar melalui people-to-people diplomacy yang diperoleh oleh para pemuda Asia Pasifik dari BDSC. Dan dengan demikian diplomasi demokratis Indonesia yang berkelanjutan melalui saluran non-pemerintahan dan masyarakat asing akan tepat guna, dan nantinya Indonesia dapat membandingkan proses institusionalisasi tersebut seiring dengan berjalannya waktu. 

Kesimpulan: Visi Jangka Panjang Pemri Dalam Diplomasi Publik Melalui Pemuda

Kesimpulan yang dapat diambil tentunya bersifat afirmatif kepada komitmen dan objektif dari langkah baik dalam konseptualisasi maupun implementasi soft diplomacy melalui diplomasi publik Indonesia itu sendiri. Melalui BDF yang juga memiliki side-event BDSC yang dilaksanakan sejak tahun 2018, ini menunjukan kesadaran pemerintah Indonesia akan status pemuda sebagai aktor kunci pada tahun 2040 mendatang. Dan diplomasi publik Indonesia dalam hal ini tidak dapat hanya dalam konteks eventual namun juga ‘investasi’ untuk promosi nilai-nilai demokrasi kedepannya melalui konsultasi dan berbagi pengalaman antar negara, yang melibatkan juga para aktor sipil seperti pemuda. Proses ini tentu dilakukan Indonesia dengan memperimbangkan dampak tersebut secara luas dan bagaimana mencari dukungan terhadap visi diplomasi demokratis Indonesia dalam gagasan solutif yang berkesinambungan secara konsisten. Hal ini tentu untuk menunjukan Indonesia selalu berkembang dalam lanskap politik internasional sebagai powerhouse demokrasi ASEAN. Hal ini dapat kita lihat dari data IPD pada 2012 bersama dengan pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI dapat mendukung transisi demokratis di Mesir, yang dimana ini juga membantu posisi dan peran Indonesia. Indonesia tidak hanya menggunakan peran antar aktor pemerintahan secara konvensional tetapi juga menggunakan jejaring pemuda Asia Pasifik sebagai lubrikan dari dialog yang terjadi dalam level multilateral mengenai demokrasi. 

Serta, diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui BDSC yang diadakan sejak 2017 dalam rangkaian cara BDF membuat solusi ini dinilai sebagai salah satu cross-cutting mechanism dalam inovasi hubungan bilateral Indonesia dengan mitra negara di Asia Pasifik dalam ranah demokrasi yang berkelanjutan. Yang pada konteksnya bahwa irisan-irisan kerjasama mudah dicapai tanpa negosiasi yang alot dan institusionalisasi yang kaku, dan BDF mampu menjadi medium yang tidak kaku ini sehingga pemerintah dapat melaksanakan objektif mereka tanpa sikap kaku dari pihak yang dituju. Dan dapat disimpulkan bahwa ini akan mendukung gagasan kepemimpinan Indonesia sebagai role model dalam demokrasi tidak hanya ke aktor nasional tapi juga subnasional melalui jaringan dan keterlibatan pemuda dari BDSC. Gagasan ini didukung oleh teori dari ahli Robert Kaiser yang berargumen bahwa optimalisasi peran antar aktor subnasional menjadi penting dikarenakan kontak media dan objektifikasi kepentingan maupun pertukaran dan penguatan SDM dapat menggunakan saluran kerjasama yang lebih cocok dan umum bagi aktor subnasional, dan ini dapat mendukung diplomasi publik yang berkesinambungan dengan visi jangka panjang (Kaiser, 2003). Tentunya ini akan menjadi solusi yang komprehensif dan solutif untuk inklusivitas peran masyarakat dan aktor non-negara dalam mencapai demokrasi yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan dari BDSC ini sendiri yang melibatkan pemuda Asia Pasifik. 

Referensi

Bali Democracy Forum. (2018). What is the Bali Democracy Forum? Bali Democracy Forum: https://bdf.kemlu.go.id/about/what-is-the-bdf

Bali Democracy Student Conference. (2019). About Bali Democracy Student Conference. Bali Democracy Student Conference: https://bdsc.kemlu.go.id/tentang-bdsc

Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 31-54.

Effendi, T. D. (2013). Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia. Media Neliti Journal, 47-60. https://media.neliti.com/media/publications/99613-ID-diplomasi-publik-sebagai-pendukung-hubun.pdf

Gindarsah, I. (2012). Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007-08. Contemporary Southeast Asia, 34(3), 416-437.

Institute of Peace and Democracy. (n.d.). Institute of Peace and Democracy. Institute of Peace and Democracy: http://www.ipd.or.id/bdf/bali-democracy-forum-iii

Kaiser, R. (2003). Paradiplomacy and Multilevel Governance in Europe and North America: Sub National Governments in International Arenas. Participation, 27, 17-19.

Kementerian Luar Negeri RI. (2019, 6 April). Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/86/direktur-diplomasi-publik#:~:text=Direktorat%20Diplomasi%20Publik%20sebagaimana%20dimaksud,diplomasi%20publik%20untuk%20mendapatkan%20dukungan

Ramadhan, B. (2017, 12 December). Bali Democracy Student Conference, Suara Para Pemuda Kontribusi Untuk Demokrasi Dunia. GoodNewsFromIndonesia.com. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/12/12/bali-democracy-student-conference-suara-para-pemuda-kontribusi-untuk-demokrasi-dunia

Hino S. Jose merupakan mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published.