Disrupsi Stabilitas Politik Amerika Latin Sebagai Upaya Restorasi Pengaruh AS

Gelaran Summit of The Americas pada tanggal 6–10 Juni 2022 lalu meninggalkan banyak tanda tanya bagi komunitas internasional yang kian awas akan berkurangnya pengaruh Amerika Serikat (AS) di dunia. Dalam tulisannya, Newman (2022) melihat bahwasanya pelaksanaan forum ini telah menyimpang dari tujuan utamanya, yakni untuk membahas sistematika penanggulangan masalah kolektif di kawasan. Alih-alih membahas tantangan migrasi, perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan posibilitas kooperasi, forum tersebut digunakan oleh AS sebagai bentuk propaganda biner “Democracy vs. Non-Democracy” dan perluasan wacana politik luar negeri. Dianggap kepemimpinannya tak sejalan dengan demokrasi, pemimpin negara Nikaragua, Kuba, dan Venezuela pun tak diundang dan secara tidak langsung “disisihkan” dari forum yang sebenarnya hal ini dapat berpengaruh pada stabilitas ekonomi-politik kawasan.

Menilik dinamika tersebut, penulis berpendapat bahwa langkah eksklusi ini memang merupakan bentuk keputusasaan AS untuk mengembalikan pengaruhnya di Amerika Selatan. Lebih lanjut, upaya eksklusi turut disertai dengan pelibatan media untuk memengaruhi stabilitas politik di negara-negara non-demokratis. Untuk menelaah lebih lanjut, penulis akan melihat terlebih dahulu menguraikan kebangkitan tren “Pink-Tide” di negara-negara Amerika Selatan yang berdampak pada pengaruh politik AS di kawasan tersebut. Di samping itu, penulis akan menilik pula bagaimana AS menggambarkan bentuk kepemimpinan para pemimpin “kiri” sebagai sebuah serangan terhadap tatanan dunia demokratis yang pantas diasingkan.

Kepemimpinan “Kiri” dan Neoliberalisme

Menurut Roa (2016), tren “Pink-Tide” mengacu pada perubahan arah gerak kawasan Amerika Latin yang mayoritas negaranya sejak tahun 1999 dipimpin oleh para pemimpin negara yang berasal dari partai sayap kiri. Nomenklatur “Pink” merujuk pada kecondongan para pemimpin untuk mengedepankan pendekatan pragmatis ala sosialis-moderat alih-alih komunisme yang seringkali dilekatkan dengan sebutan “merah.” Berdasarkan pandangan Marten (2016), tren ini dimulai sejak kemenangan Lula da Silva di Brazil pada 2002 dan 2006, Evo Morales di Bolivia pada 2005, Hugo Chávez di Venezuela pada 2006, dan Daniel Ortega di Nikaragua pada 2006.

Kemunculan tren ini sendiri dipicu oleh upaya unifikasi di bawah payung kebijakan ekonomi neoliberal yang dianggap memperluas ketimpangan ekonomi di antara masyarakat sehingga alih-alih meningkatkan kesejahteraan dengan mekanisme pasar bebas, kebijakan ekonomi neoliberal ini mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat kelas menengah-kebawah. Hal tersebut kemudian mendorong masyarakat di wilayah Amerika Latin cenderung memilih para pemimpin alternatif berhaluan kiri yang mengedepankan “kesejahteraan bersama” sebagai jargon pemenangan dalam pemilihan umum (Marten, 2016).

Dapat kita lihat bahwasanya tren terbaru ini memang bertindak sebagai koreksi dari kebijakan neoliberal milik AS yang tidak cocok dengan situasi dan kondisi di Amerika Selatan. Perubahan ini tentunya dipandang oleh AS sebagai bentuk disrupsi yang harus dihilangkan. Terlebih, Kuba dan Venezuela merupakan negara-negara penggerak koalisi ekonomi berbasis sosialis, ALBA, yang memberikan ancaman terhadap Free Trade Area of the Americas (FTAA) sebagai inisiasi neoliberal. Oleh karena itu, ancaman dianggap datang tidak hanya dalam bentuk politik tapi juga prospek pertumbuhan ekonomi kawasan. Oleh karena itu, AS berupaya untuk menekan pengaruh dan kekuatan politik dari pemimpin di Amerika Selatan, yakni terhadap Nicolas Maduro di Venezuela dan Daniel Ortega di Nikaragua.

Eksklusi Terhadap Pemimpin “Kiri” di Amerika Latin

Dalam menghadapi kebangkitan para pemimpin “kiri”, AS seringkali menggunakan opsi kudeta politik dan penokohan sebagai upaya untuk menggoyahkan pilar kekuatan politik negara-negara non-demokratis. Sebagai contoh, Mike Pompeo, yang merupakan Menteri Luar Negeri AS pada masa pemerintahan Donald Trump, menggambarkan Nicolas Maduro melalui media sebagai presiden yang tidak sah secara konstitusional dan telah melakukan berbagai bentuk tindak pelanggaran HAM dan korupsi (U.S. Mission Chile, 2019). Tindakan yang dicap berlawanan dengan norma-norma internasional ini memberikan peluang politik kepada Juan Guaido yang direncanakan untuk menjadi presiden pengganti di Venezuela.

Kejadian serupa ditemukan pada kasus Daniel Ortega yang merupakan presiden berhaluan populis di Nikaragua. Presiden Ortega didaulat sebagai presiden yang tidak demokratis dan dianggap telah mematikan demokrasi di dalam masyarakat. Selain itu, AS juga menunjuk partai Sandinista di Nikaragua yang memiliki kontrol atas kepolisian negara sebagai penyebab tidak berkembangnya demonstrasi, protes, serta aktivitas media massa di negara tersebut (U.S. Department of State, 2021). Pada akhirnya, penulis melihat bahwa tindakan AS untuk tidak mengundang kedua negara dalam forum Summit of The Americas merupakan bentuk penyampaian pesan politik yang cukup keras dan menggambarkan bagaimana kepemimpinan dari negara-negara tersebut tidak diterima di kawasan Amerika Selatan.

Sebagai penutup, perlu dilihat pula bagaimana upaya AS untuk menjatuhkan pamor politik para tokoh “kiri” ini datang di tengah menurunnya cengkraman Washington di Amerika Selatan. Upaya ambisius penyatuan kawasan lewat The Summit of Americas dan retorika biner negara demokratis dan non-demokratis tak lagi disambut dengan antusiasme kebijakan pemerintah dari negara-negara di kawasan tersebut. Hal ini terbukti lewat respons kontradiktif yang diperlihatkan oleh koalisi pemerintah kiri yang diwakili oleh pemerintahan Meksiko, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia, dan beberapa negara Karibia yang memutuskan untuk tidak hadir dalam forum tersebut. Melihat situasi yang ada, KTT ini bukan hal yang berdampak signifikan terhadap usaha unifikasi kawasan Amerika di bawah kepemimpinan Washington. Problematika yang menjerat perluasan pengaruh AS telah dikembangkan oleh kebangkitan pemerintahan “kiri” di dalam kawasan.

Menarik untuk diperhatikan bagaimana upaya propaganda dan eksklusi milik Amerika Serikat ini bisa menggerakkan opini masyarakat ditengah makin banyaknya tokoh “kiri” yang memiliki elektabilitas tinggi dalam kawasan. Kegagalan Amerika Serikat untuk kembali memperkuat pengaruhnya tentu akan berdampak pada wacana liberal-demokratis yang mereka upayakan sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan di dunia.

Oktavianus Bima Saputra merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @oktavianus_bima