Drama Dewan HAM PBB: Inggris Menuntut Tiongkok untuk Membuka Akses PBB ke Xinjiang

Hari ini (22/02), Inggris menyebut akan meminta Tiongkok untuk memberikan akses “secepatnya dan tidak dikekang” kepada PBB untuk menginvestigasi kasus pelanggaran HAM di Xinjiang, Tiongkok. Dikutip dari CNN, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut bahwa Tiongkok telah melakukan penyiksaan, perekrutan pekerja paksa, dan sterilisasi wanita secara paksa di Xinjiang. Permintaan ini muncul dalam rangka masuknya Inggris sebagai anggota Dewan HAM PBB yang bernaung di bawah OHCHR. Ironisnya, Tiongkok juga menjadi anggota Dewan HAM PBB sejak Oktober 2020. Sesi pertama Dewan HAM PBB dengan anggota yang baru akan dilaksanakan pada Senin (22/02) ini.

Permintaan Inggris tersebut menjadi kelanjutan drama pelanggaran HAM di Xinjiang oleh pemerintah Tiongkok yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, PBB telah menyebut bahwa terdapat setidaknya 1 juta warga etnis Uighur dan beragama Islam yang ditahan di Xinjiang. Tidak berhenti disitu, AS juga menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan genosida di Xinjiang, yang mana Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo, menyebut adanya usaha sistematis untuk “menghancurkan” orang-orang Uighur oleh ‘negara-partai’ Tiongkok. Setelah pemerintahan AS berganti pun, Biden tetap setuju terhadap pernyataan adanya genosida Uighur di Tiongkok dan menjatuhkan larangan impor terhadap sejumlah produk Tiongkok yang dibuat di Xinjiang.

Membalas kritik dan kecaman tersebut, Tiongkok membantah klaim pelanggaran HAM tersebut dan sebaliknya menyebut bahwa warga minoritas muslim di Xinjiang hidup dengan “kualitas tinggi”. Tiongkok juga menyebut kamp penahanan Uighur sebagai “tempat pelatihan vokasional” untuk memberantas ekstremisme dan mengajarkan keterampilan. Meskipun demikian, pemerintah Tiongkok membatasi akses masuk wartawan ke dalam Xinjiang untuk memverifikasi pernyataan resmi tersebut.

‘Tantangan’ Inggris kepada Tiongkok untuk membuka akses ke Xinjiang juga terjadi bersamaan dengan pelarangan BBC di Tiongkok sejak awal Februari 2021. Meskipun diklaim sebagai balasan atas pencabutan lisensi CGTN (media berita Tiongkok berbahasa Inggris) oleh otoritas Inggris, pelarangan tersebut secara tidak langsung dapat berkaitan dengan pemberitaan BBC yang cenderung “tidak menyenangkan” bagi pemerintah Tiongkok, terutama mengenai COVID-19 dan Xinjiang. Dengan pelarangan BBC tersebut, tidak menutup kemungkinan ‘tantangan’ Inggris mengenai akses PBB ke Xinjiang akan semakin meningkatkan perenggangan hubungan antara Inggris dengan Tiongkok.