Kandidat Konservatif Yoon Suk-yeol Menang Tipis, Hadapi Permasalahan Ekonomi dan Kesejahteran Akut

Dengan lebih dari 98% suara dihitung, pemilu presiden di Korea Selatan pada Kamis (10/3) menyaksikan kemenangan kandidat Yoon Suk-yeol dari People Power Party dengan haluan konservatif sebesar 48.6% suara. Kemenangan ini tipis atas kandidat Lee Jae-myung dari Partai Demokrat dengan haluan liberal yang memperoleh 47.6% suara. Dalam pemilu yang diadakan lima tahun sekali ini, warga negara Korea Selatan menentukan presiden baru mereka di tengah momen meningkatnya status negara tersebut di tatanan global sekaligus ketimpangan domestik yang pervasif.

Mencapai sepertiga dari seluruh pemilih, populasi penduduk berusia muda yang di pemilu lalu mayoritas menjadi pemilih Partai Demokrat tahun ini justru cenderung menjadi swing voters dan cenderung memilih PPP.

Berbeda dengan generasi di atasnya, penduduk muda tidak mudah terpengaruh dengan janji-janji di isu aliansi regional maupun hubungan dengan Korea Utara. Sebaliknya, kegelisahan utama mereka adalah kerentanan ekonomi dan kesempatan yang adil.

Permasalahan Perumahan dan Lapangan Kerja

Di Seoul, harga rata-rata apartemen meningkat dua kali lipat sejak 2017 menjadi 1.26 miliar won (sekitar 14,5 miliar rupiah). Dalam situasi ini, anak dari keluarga menengah setidaknya harus menabung 18.5 tahun untuk mampu membeli apartemen tersebut. Kenaikan harga perumahan yang tidak terkendali kemudian menjadi salah satu isu yang menjadi isu penting dalam Pemilu ini.

“Kesempatanmu ditentukan oleh orang tua seperti apa yang kau punya,” kata Jeong Hyun-min, seorang mahasiswa ilmu politik Universitas Daejeon, kepada New York Times, “keadilan adalah kunci bagi politisi memenangkan kepercayaan kami kembali.”

Selain itu, penciptaan lapangan pekerjaan juga dikhawatirkan oleh banyak orang. Hanya terdapat sekitar 173 ribu pekerjaan diciptakan tiap tahunnya sejak 2017 ketika Presiden Moon sebelumnya menjanjikan 500 ribu setiap tahun. Akibatnya, satu dari lima penduduk berusia 15 hingga 29 dipastikan menganggur. Terlebih lagi, kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki juga masih kentara hingga 34.6%, jauh lebih tinggi dari rata-rata negara OECD sebesar 13.1%.

Sejak Perang Korea 1950–53, mayoritas penduduk Korea Selatan jatuh miskin. Namun, industrialisasi yang pesat di penghujung abad ke-20 memperbaiki nasib ekonomi Korsel. Peningkatan ekonomi dan taraf kehidupan kemudian dialami oleh masyarakat Korsel, meski dengan ketimpangan yang meningkat.

Akan tetapi, di sekitar satu dekade terakhir ini pertumbuhan ekonomi Korsel melambat, sehingga prospek ekonomi kedepan juga semakin pudar. Dengan tekanan dari biaya hidup, perumahan, hingga pendidikan yang semakin sulit diakses, rakyat Korsel menjadi semakin perhatian dengan isu ini.

Kontroversi Yoon dalam Isu Perempuan dan Kelas Pekerja

Dilansir dari Korea Herald, mayoritas pemilih Yoon adalah penduduk berusia 30-an serta 60-an atau lebih tua karena agenda konservatif yang dia bawa. Janji tersebut antara lain adalah aliansi yang lebih kuat dengan Amerika Serikat serta janji menghadapi provokasi Korea Utara dengan tegas.

Di sisi lain, agenda feminisme serta kemajuan hak pekerja berada di bawah ancaman. Untuk menggalang dukungan kelompok laki-laki anti feminis yang besar di Korea Selatan, Yoon menyatakan bahwa ‘feminisme telah dipolitisasi’ dan bahkan berjanji akan menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.

Di tahun 2021 lalu, Yoon mengkritik sistem kerja 52 jam per minggu dengan mengatakan bahwa pekerja boleh saja bekerja 120 jam ‘jika dia mau’ dan istirahat setelahnya. Sistem yang menurutnya lebih fleksibel ini akan menguntungkan bagi pekerja dan perusahaan, katanya.

Dengan demikian, pertanyaan tentang kesejahteraan dan ekonomi tetap menggantung di depan mata. Merespons janji politik Yoon, kritik telah banyak berdatangan tentang absennya strategi yang jelas terhadap isu ketimpangan dan harga hunian yang semakin meroket.

Yoon akan berhadapan dengan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan di berbagai lini. Dengan populasi dan politik yang terpecah secara generasional dan gender, menyelesaikan permasalahan ini akan menjadi tantangan yang lebih besar lagi. Ketika menjabat, Presiden Yoon harus mampu menjalankan agenda-agendanya, atau akan menyebabkan antagonisme lebih lanjut dari generasi muda Korsel yang banyak memilihnya.