Konflik Semenanjung Korea dan Implikasi Berkelanjutan Perang Dingin

Pada 4 November lalu, sebanyak 180 jet tempur milik Korea Utara berlalu-lalang tepat di sekitar 20 kilometer sebelah utara dari Garis Demarkasi Militer (DMK) Korea Utara-Korea Selatan (CNN Indonesia, 2022). Hal ini tentunya memicu ketegangan di antara kedua masyarakat yang tidak terelakan. Merespon tindakan Korea Utara, Presiden Korea Selatan Yoon Seok-Yeol, memerintahkan 80 jet tempur untuk meluncur ke dekat wilayah Korea Utara.

Hal tersebut tentu akan berakibat pada timbulnya implikasi terhadap konflik di antara kedua negara yang sewaktu-waktu dapat “meruncing”. Selain itu, keamanan di kawasan Asia Timur jelas dapat terancam dengan adanya konflik Korea Utara-Korea Selatan.

Sebelumnya, Korea Utara sempat meluncurkan 30 rudal dan salah satu di antaranya mendarat di perairan yang secara teritorial merupakan daerah Korea Selatan. Pyongyang berdalih, bahwa segala aksi militer yang dilancarkan dapat digambarkan sebagai ancaman atau paling tidak peringatan bagi Korea Selatan. Langkah Korea Utara ini dilatarbelakangi oleh adanya latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea pada 31 Oktober sebelumnya.

Operasi latihan militer gabungan AS-Korsel ini disebut dengan Vigilant Storm. Latihan militer Vigilant Storm ini berlangsung hingga 4 November dengan melibatkan 240 pesawat tempur yang dirancang khusus untuk dapat melakukan sekitar 1.600 serangan langsung (VOA Indonesia, 2022). Pelaksanaan latihan militer gabungan merupakan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu Korea Utara melanjutkan uji coba nuklirnya. Sebaliknya, latihan militer gabungan AS-Korsel dianggap sebuah ancaman dari “musuh” yang provokatif, sehingga memunculkan reaksi keras dari Pyongyang yang tidak segan untuk membalas “pergerakan militer” tersebut.

Tindakan Korea Utara ini juga memicu respon dan perdebatan dari beberapa kalangan, khususnya di forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dalam forum tersebut, Amerika Serikat mengusulkan agar Dewan Keamanan merilis suatu pernyataan bersama untuk mengutuk serangan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara. Namun, mengingat sekutu dari Korea Utara, yakni Tiongkok dan Rusia ikut serta di dalamnya, sebagaimana sudah dapat kita kira, usulan AS tidak menghasilkan kebulatan suara yang utuh. Melalui pernyataan dari Linda Thomas Greenfield, selaku Duta Besar AS untuk PBB, yang menilai Tiongkok dan Rusia membenarkan dan membiarkan Korea Utara “mengolok-olok” Dewan Keamanan (Al Jazeera, 2022).

Tidak hanya terpusat di Semenanjung Korea, konflik ini juga dapat berimplikasi pada memanasnya situasi politik di kawasan Asia Timur, atau bahkan lebih luas lagi. Salah satu negara besar di Asia Timur, yakni Jepang, mau tidak mau turut terseret dalam arus konflik, mengingat keamanan dan kedaulatan negaranya tidak luput dari ancaman Korea Utara. Oleh karena selain wilayahnya yang berdekatan, Jepang merupakan sekutu dekat AS, yang secara langsung turut menjadi pihak yang kontra terhadap Korea Utara. Fakta ini didukung oleh kecaman dan pernyataan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang mengatakan bahwa tindakan Korea Utara sudah di luar batas dan tidak dapat ditoleransi.

Kecaman serupa datang dari Uni Eropa. Sebagai mitra politik Amerika Serikat, Uni Eropa tentu menjadi pihak paling vokal mengecam tindakan peluncuran rudal Korea Utara, setelah AS dan Jepang. Dalam laman resmi Council of the European Union, dinyatakan secara jelas bahwa “Uni Eropa mengecam keras peningkatan signifikan peluncuran rudal ilegal oleh Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).”

Selain itu, Uni Eropa juga turut merilis tiga tuntutan utama, yang berisikan: 1) menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan sanksi penuh terhadap Korea Utara; 2) tuntutan kepada Korea Utara untuk mematuhi resolusi DK PBB dan meninggalkan senjata nuklirnya; dan 3) Uni Eropa mendesak Korea Utara untuk kembali mematuhi perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT). Sebagai penutup, Uni Eropa menegaskan komitmennya atas solidaritas dengan Jepang dan Korea Selatan.

Rivalitas Dua Korea: Sisa-Sisa Perang Dingin

Bingkai narasi atas konflik Semenanjung Korea yang telah saya paparkan sebelumnya, menjadi semacam fakta dan data awal untuk memahami dan menganalisis apa sebenarnya yang terjadi di Asia Timur, terutama menyangkut konflik di Semenanjung Korea. Saya berpendapat bahwasannya realita politik regional di Asia Timur merupakan implikasi yang berkepanjangan dari perang dingin di abad ke-20 yang sebelumnya “diyakini” telah usai pasca runtuhnya tembok Berlin dan Uni Soviet di akhir tahun 1990-an.

Pemerhati dan akademisi yang aktif mengikuti perkembangan diskursus politik global pasca perang dingin tentu saja tidak asing dengan pendapat yang menyatakan konflik blok timur dan barat yang “sudah usai” digantikan oleh berbagai konflik baru yang memiliki corak berbeda. Kita tentu ingat gagasan salah satu Ilmuwan Politik ternama Francis Fukuyama tentang akhir dari sejarah. Fukuyama berkeyakinan bahwa krisis otoritarianisme di beberapa negara komunis—yang berimplikasi pada keruntuhannya—merupakan pertanda akhir sejarah. Di mana kapitalisme dan demokrasi liberal mutlak menjadi pemerintahan terakhir masyarakat di dunia. Gagasannya ini secara komprehensif dipaparkannya dalam sebuah esai yang dibukukan dengan judul The End of History and The Last Men.

Gagasan lain datang dari ilmuwan politik Amerika Serikat, yakni Samuel P. Huntington. Huntington berkeyakinan bahwa konflik ideologis (perang dingin) telah usai dan digantikan oleh corak konflik yang berbeda, yakni konflik antar peradaban. Tesis Huntington ini tertuang dari karyanya yakni Clash of Civilizations. Walaupun argumen Huntington ini mengundang reaksi, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Terlepas dari itu, tesis Huntington ini menjadi salah satu gagasan yang berpengaruh dalam diskursus perdebatan konstruksi politik global pasca perang dingin.

Perang Dingin Belum Usai

Mengapa kemudian saya menyinggung dua argumen dari dua ilmuwan politik di atas? Saya berpendapat, dari sekian banyak gagasan dan argumen tentang bagaimana konstruksi politik dunia pasca runtuhnya komunisme, argumen Fukuyama dan Huntington yang menurut saya paling jelas dan tegas berpandangan tentang bagaimana konstruksi politik global yang terbangun pasca perang dingin. Namun, ternyata kedua argumen terbantahkan langsung oleh realita politik yang ada.

Dalam konteks konflik di Semenanjung Korea, saya berpandangan bahwa konflik perang dingin masih amat kental terasa, walaupun banyak orang berkeyakinan bahwa perang dingin telah usai lebih dari tiga dekade lalu. Konflik Korut-Korsel adalah dampak perang dingin yang abadi hingga kini, walaupun dengan konstruksi politik global yang berlainan dari abad ke-20. Sekali lagi, konflik Semenanjung Korea adalah bukti paling otentik dari sisa-sisa perang dingin di dunia politik saat ini.

Di samping itu, tataran politik global saat ini tiada bedanya dengan peta politik dunia di era perang dingin. Persekutuan antara Amerika-Jepang-Korsel dan Uni Eropa, serta kuatnya dukungan Rusia-Tiongkok kepada Korea Utara menjadi salah satu contoh fakta yang menepis pendapat Fukuyama dan Huntington. Tiada yang berubah—selain pudarnya sentimen ideologis yang kuat, perebutan kepentingan dan hegemoni global masih terus berlanjut dan tiada berujung.

Persekutuan “abadi” antara Amerika Serikat dengan negara-negara penganut demokrasi di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan merupakan bukti kelompok sekutu yang berlandaskan kesamaan sistem politik (demokrasi), selain pragmatisme ekonomi. Dorongan untuk saling menguatkan kerja sama di antara kelompok sekutu tersebut juga beriringan dengan timbulnya cara menyikapi terhadap entitas negara yang “berbeda” dengan mereka. Kondisi tersebut persis dapat juga dilihat dalam hubungan antara Rusia-Tiongkok dan Korea Utara, yang merupakan rival dari AS dan sekutunya.

Saya dapat menyimpulkan bahwa konflik antara dua Korea yang menyatu secara geografis tetapi terpolarisasi secara politis. Hal ini dilatarbelakangi oleh sentimen perang dingin yang masih kuat mengakar dalam dinamika politik hingga saat ini. Konflik ini akan terus berlanjut dan mungkin akan terus bertahan seperti itu dalam jangka waktu panjang, mengingat setiap pihak berlindung di balik dalih “menjaga dan mempertahankan kedaulatan”. Lalu, perlu dicatat pula bahwa masa depan Korea dan kawasan Asia Timur bukan hanya tergantung dari keputusan yang dibuat di Seoul atau Pyongyang, melainkan juga bergantung pada Washington, Beijing, Moskow, Brussel dan Tokyo.

Adrian Aulia Rahman merupakan mahasiswa Universitas Padjadjaran. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @adrianauliar