Kontroversi Kehadiran Min Aung Hlaing di KTT ASEAN

Pada esok hari, ASEAN akan mengadakan KTT di Jakarta dengan bahasan utama mengenai isu kudeta di Myanmar.

Selain isu yang menjadi sorotan, figur yang akan mewakili Myanmar di KTT tersebut juga sangat memancing kontroversi. Min Aung Hlaing, Pemimpin Junta Myanmar yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 1 Februari kemarin, dikonfirmasi akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta.

Publik ASEAN bahkan masyarakat dunia sontak menyuarakan protesnya. Dilansir dari BBC, aktivis prodemokrasi Myanmar meminta ASEAN untuk mengundang National Unity Government (NUG), pemerintahan bayangan Myanmar yang prodemokrasi.

Milk Tea Alliance, gerakan solidaritas pro-demokrasi negara-negara Asia, juga telah menyurati negara-negara anggota PBB dan ASEAN yang berisi tuntutan agar tidak melibatkan militer Myanmar dalam upaya penyelesaian krisis di Myanmar.

Meskipun demikian, situasi Myanmar tidak semudah yang semua orang bayangkan.

ASEAN Serba Salah

Dikutip dari CNN Indonesia, situasi tersebut menjadikan ASEAN berada di posisi yang serba salah.

Untuk menghentikan kekacauan dan pertumpahan darah, ASEAN harus berbicara dengan junta militer. Di sisi lain, mengundang junta militer ke KTT dapat memberi kesan bahwa ASEAN melegitimasi rezim militer yang mengkudeta pemerintahan sipil yang sah.

Sebaliknya, ASEAN dapat mengabulkan permintaan NUG yang ingin diikutsertakan dalam KTT.

Namun, kehadiran NUG berpotensi membuat Min Aung Hlaing menolak datang ke KTT hingga menuding ASEAN mengintervensi urusan dalam negeri Myanmar. Padahal, non-interference telah menjadi prinsip yang masih dipertahankan oleh ASEAN.

Kesempatan ASEAN Mendamaikan Myanmar

Di tengah situasi serba salah tersebut, terdapat secercah harapan mengenai optimalisasi peran di dalam penanganan isu Myanmar.

Menurut mantan Asisten Khusus Sekretariat Jenderal ASEAN Kavi Chongkittavorn, ASEAN justru harus membangun kepercayaan Min Aung Hlaing agar pemimpin junta tersebut dapat menghentikan kekerasan kepada rakyat.

ASEAN memang tetap harus menggandeng NUG, tetapi dilakukan di forum yang berbeda agar tidak ada bentrok antara junta dengan oposisi pro-demokrasi.

Kemudian, menurut pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, ASEAN dapat memanfaatkan forum formal dan informal untuk meraih kedua belah pihak.

Nantinya dengan menempatkan tokoh pro-demokrasi Myanmar di forum informal, emosi junta Myanmar diharapkan tidak terpancing.

Walau demikian, cara-cara yang dilakukan oleh ASEAN perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika berhasil, perdamaian dan demokrasi di Myanmar dapat pulih seperti sedia kala. Jika gagal, kondisi dapat semakin parah dan ASEAN dapat dicap sebagai pendukung junta.

Pada akhirnya, di KTT inilah peran ASEAN dalam konflik Myanmar akan terlihat. Namun lebih dari itu, KTT ini juga akan menunjukkan bagaimana sikap ASEAN terhadap persoalan internal negara anggotanya yang akan menjadi preseden kedepan.