LRT: Pembangunan yang Dibutuhkan Jakarta, tetapi Melupakan Indonesia

0

Gambar LRT Jakarta. Foto: Antara Foto/Hafidz Mubarak

Sebagai seorang warga Jambi yang sekarang tinggal di daerah Jabodetabek untuk keperluan kuliah, saya menyadari bahwa transportasi umum menjadi hal yang sangat vital terhadap kehidupan warga lokal. Walaupun begitu, tidak jarang saya mencermati transportasi umum yang tidak efisien dalam operasionalnya. Hal itu dicerminkan oleh keberadaan kereta yang terlalu penuh pada waktu tertentu (jam sibuk) dan stasiun yang sepi. Dalam kondisi ideal, seharusnya kedua hal tersebut dapat dihindari dengan menghindari kelebihan konsentrasi penumpang pada satu jalur populer saja. Oleh karena itu, ketika saya mendengar kabar mengenai kehadiran LRT jalur baru di Jakarta, saya merasa hal ini akan menjadi perkembangan yang amat dibutuhkan untuk Jakarta. Akan tetapi, di satu sisi saya merasa bahwa pembangunan ini menandakan kenyataan yang gelap di Indonesia, bahwa kesenjangan antara pusat dan daerah telah menjadi sangat jauh.

Kemunculan LRT menurut saya menjadi sebuah perubahan yang pasti akan muncul melihat seberapa tinggi permintaan publik terhadap jalur transportasi umum dalam bentuk KRL. Yang ingin saya tandai adalah KRL jalur Bogor hingga Jakarta Kota (Red Line) yang selalu ramai menunjukkan bahwa permintaan publik terhadap jalur KRL ini amat tinggi. Pembangunan jalur yang berbasis tinggi dari daerah Bekasi dan Depok kelihatannya ditujukan untuk meminimalisir adanya kelebihan kapasitas di stasiun utama Manggarai. Adapun kelebihan kapasitas ini terjadi karena minimnya transportasi publik yang mampu memberikan kecepatan dan kapabilitas membawa penumpang dalam jumlah banyak di luar kereta KRL. Selain itu, perencanaan yang dikombinasikan dengan integrasi jalur Stasiun Dukuh Atas akan sangat menghubungkan jalur MRT dengan lebih banyak alur. Rendahnya jangkauan dan aksesibilitas MRT (eksklusif hanya dari Sudirman via KRL Manggarai) menjadi permasalahan yang membuat keberadaan MRT tidak sepenuhnya efisien. 

Perkembangan ini dinilai sangat tepat melihat bahwa daerah Jabodetabek telah bertransisi menjadi daerah padat penduduk yang membutuhkan solusi pergerakan bebas hambatan. Perubahan ini juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung Indonesia menerapkan Transit Oriented Development (TOD) yang mengutamakan efektivitas pergerakan rakyatnya. Keberadaan jalur LRT yang baru dapat mendekatkan konsepsi Jabodetabek menjadi seperti Singapura yang selalu memiliki stasiun dalam jarak sekitar 15 menit yang dapat ditempuh jalan kaki. Hal ini nantinya akan berpotensi menurunkan angka kemacetan, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan kebahagiaan para pengguna moda transit (mengurangi road rage). Istilahnya, gerakan ini akan mengurangi penggunaan istilah “mati di jalan” alias menunggu akibat kemacetan.

Tentunya, jika kita melihat perkembangan ini dari sisi mikro, alias dari mata seorang komuter di Jakarta, perkembangan ini adalah sesuatu yang positif. Akan tetapi, menurut saya perkembangan ini juga menunjukkan kesenjangan antar daerah yang semakin besar. Dengan dibangunnya LRT dan adanya intensifikasi transisi ke pembangunan berbasis transit di ibukota, pembangunan daerah juga mau tidak mau harus mengalah kepada kemajuan di ibukota.

Pembangunan Indonesia yang amat sentral menciptakan kondisi yang membuat urbanisasi dari daerah amat masif. Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas layanan publik dan angka tersebut tidak akan menurun. Meskipun terdapat usaha mobilisasi penduduk dalam jumlah besar seperti program transmigrasi, tetapi dampaknya cenderung terbatas. Kenyataannya adalah tidak banyak insentif yang dimiliki oleh warga untuk tinggal di luar Jabodetabek akibat kesenjangan pembangunan yang bersifat akut. Salah satunya sadalah kesenjangan dalam transportasi, seperti pembangunan LRT.

Lantas beberapa orang akan bertanya “Kenapa tidak memfokuskan pembangunan ke daerah saja?” dan pertanyaan tersebut sebenarnya logis. Akan tetapi, Indonesia telah dimabuk oleh diskursus dan pemikiran bahwa mereka adalah ekonomi yang “berkembang pesat” dalam skala global. Menekan tombol jeda pembangunan daerah non-pusat untuk membangun daerah kedaerahan akan menurunkan pemikiran warga lokal mengenai kekuatan ekonomi Indonesia dalam skala global. Pada dasarnya, Indonesia terjebak ke dalam kondisi simalakama perkembangan yang membuat pemerintah sulit untuk mendapatkan legitimasi tanpa cacian. Jika mereka ingin mengembangkan pusat, maka daerah akan makin senjang dan di lain sisi jika mereka mengembangkan daerah maka Indonesia akan terlihat stagnan.

Dikontekstualisasikan dengan pembangunan LRT itu sendiri, mengapa pembangunan LRT dan sistem transportasi integrasi menjadi suatu hal yang sangat prioritas? Karena penduduk ibukota butuh sarana yang membiarkan mereka bertransisi menjadi fast moving society seperti di Singapura dan Jepang. Apa yang terjadi jika pembangunan LRT ini dikesampingkan untuk pembangunan daerah? Amarah penduduk pusat akan menjadi bahan headline news berita yang dituruti aksi dan cibiran penduduk pusat yang akan menurunkan legitimasi pemerintahan. Selain menunjukkan kesenjangan pembangunan, terlihat juga bahwa terdapat kesenjangan prioritas mengenai warga pusat dan daerah berdasarkan dari minimnya ruang bagi warga daerah menciptakan diskursus.

Sementara saya menikmati transportasi umum Jakarta yang makin terintegrasi, saya juga berpikir mengenai ayah dan bunda saya di Provinsi Jambi. Sementara saya cukup membayar Rp3.000 per trip ke stasiun Manggarai, mereka harus membayar minimal Rp10.000 untuk membeli Pertalite demi bisa pergi ke pasar dan belanja kebutuhan pokok. Memang terlihat adanya perkembangan transportasi publik di Sumatera seperti pembangunan rel kereta api di Palembang, tetapi pembangunan tersebut bukanlah pembangunan yang kontekstual dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Mungkin kini saatnya kita semua menyadari kondisi sistemik yang telah menjebak negara kita ke dalam kondisi yang simalakama. Dapatkah Indonesia suatu saat menciptakan pembangunan yang proporsional antar daerahnya? Mungkin saja, tetapi menurut saya hal itu masih amat lama untuk dipikirkan skemanya sekarang. Sistem yang tertanam dalam pembentukan negara kita terlalu kompleks untuk dimatikan dalam beberapa tahun, bahkan dekade ke depan.

Albert Julio merupakan seorang mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Dapat ditemui di Instagram dengan nama pengguna @im.the.aj

Tentang Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *