Ilustrasi Joe Biden. Foto: FPCI UPH

Sebulan yang lalu—tepatnya pada tanggal 15 Februari—seorang kontraktor asal Filipina bersamaan dengan koalisi militer yang dipimpin Amerika terbunuh oleh serangan roket di bandara di Erbil, Irak Utara. Adapun korban yang terluka termasuk seorang tentara National Guard Louisiana dan empat kontraktor Amerika. 

Lalu pada tanggal 25 Februari, menanggapi serangan baru-baru ini, Presiden Biden mengizinkan peluncuran serangan udara di Suriah Timur terhadap bangunan yang diklaim sebagai milik kelompok milisi yang didukung Iran. Serangan itu dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 22 orang.

Operasi tersebut merupakan sebuah pesan untuk mengurangi eskalasi pada situasi keseluruhan yang terlihat di Suriah Timur dan Irak, yaitu dengan bertindak secara sengaja, namun di saat yang bersamaan bertujuan untuk menjadi tindakan defensif dan protektif bagi Amerika dan personel koalisi AS di sana. 

Sekretaris Pers Pentagon, John F. Kirby, menyatakan bahwa tanggapan ini merupakan tindakan yang proporsional dan dilakukan dengan langkah-langkah diplomatik termasuk konsultasi dengan mitra koalisi. Ia juga menyebutkan bahwa tindakan pembalasan ini dimaksudkan untuk menghukum para pelaku serangan roket sebelumnya terhadap personel Amerika dan sekutunya, tanpa bermaksud untuk meningkatkan ketegangan dengan Iran.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Suriah menyatakan bahwa mereka “mengutuk keras agresi Amerika yang seperti pengecut”. 

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengakui bahwa AS telah memberikan peringatan kepada Rusia selaku sekutu kunci Suriah. Namun demikian, Lavrov mengkritik AS atas peringatan mendadak tentang serangan itu. Ia percaya bahwa peringatan tersebut nyatanya datang terlambat bahkan jika itu dimaksudkan untuk mengurangi risiko potensi bentrokan antara pasukan kedua negara ini.

Masuk satu bulan dalam pemerintahan Biden, tampaknya Presiden AS ini mengambil pendekatan yang lebih terukur dan diplomatik dalam menanggapi serangan roket di Erbil. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan pemerintahan Trump yang meniup percikan api dengan mendukung kampanye terang-terangan melawan Iran, dan belum lagi tindakan masa lalu mereka terhadap proxy-nya di Irak. 

Ini dapat dikatakan untuk mengkonfirmasi upaya Biden untuk memperbarui pembicaraan tentang kesepakatan nuklir dengan Iran, yang telah ditangguhkan oleh Trump. Meskipun demikian, serangan pertama Biden ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa jauh batasan yang akan ditetapkannya ketika meresponi serangan milisi yang didukung Iran yang mengancam orang Amerika di Irak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *