SoftBank Batal Investasi, Pemerintah Belum Amankan Pembiayaan IKN Selain dari APBN

Dalam sebuah pernyataan resmi yang ditulis di laman Nikkei Asia, SoftBank, perusahaan modal ventura raksasa dari Jepang, menyatakan bahwa mereka membatalkan investasinya terhadap proyek Ibu Kota Negara baru (IKN) pada Sabtu (12/3) lalu. Hal ini berarti Indonesia gagal untuk mendapatkan 100 miliar dolar AS yang selama ini digembor-gemborkan berasal dari perusahaan milik Masayoshi Son tersebut.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan akan menarik keanggotaan Son dari Dewan Pengarah Pembangunan IKN–yang selama ini beranggotakan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dan putra mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. “Pengganti (investor)nya sedang kita cari,” tutur Luhut saat ditanya seorang wartawan dalam konferensi pers Kick Off Digital Economy Working Group (DEWG) G20, di Jakarta, Selasa (15/3).

Dilansir dari Sindo News, penarikan investasi SoftBank ini salah satunya disebabkan oleh jatuhnya saham SoftBank di bursa saham Jepang sejak enam bulan terakhir. Saham SoftBank diketahui anjlok hingga -34,81% dari harga per lembarnya yang September 2021 masih di angka 6.542. Kini, per lembar saham SoftBank menyusut menjadi 4.265 saja.

Selain itu, menurut Luhut, alasan lain juga terkait dengan kendala pendanaan yang sedang dialami oleh SoftBank pasca Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) meninggalkan salah satu sumber pendanaan utama SoftBank, yakni SoftBank Vision Fund.

Jika Investasi Minim, Beban APBN Semakin Besar

Pada tahun 2021, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro pernah menyatakan bahwa skema pembiayaan IKN tidak sepenuhnya akan bergantung pada APBN, namun juga akan bertumpu pada investasi swasta. Dari total 690 triliun rupiah yang dibutuhkan, pemerintah merencanakan setidaknya 270 triliun rupiah dapat didanai oleh sektor swasta.

Namun dengan mundurnya investasi SoftBank tersebut, Indonesia harus kembali mencari investor lain. Sebab, hingga saat ini, dikabarkan bahwa pemerintah baru mengantongi komitmen dana dari Abu Dhabi dan Arab Saudi sejumlah 20 juta dolar AS atau 286,3 milyar rupiah. Dana yang rencananya akan disalurkan melalui sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yakni Indonesia Investment Authority (INA) tersebut pun diketahui masih belum hitam diatas putih.

Hal ini tentu mengkhawatirkan karena pembangunan proyek IKN dan penggantian status ibu kota direncanakan untuk segera dimulai pada semester I/2024. Namun, dengan keterbatasan investor yang pasti, APBN bisa jadi harus menanggung seluruh biaya pemindahan tersebut.

Penggunaan APBN sebagai satu-satunya sumber pendanaan pemindahan ibukota sebenarnya bukanlah hal yang tak umum. Terdapat negara lain yang pernah memindahkan ibukotanya seperti Brazil dan Tanzania yang 100% pendanaannya diambil dari APBN.

Akan tetapi, dalam konteks Indonesia pendanaan yang seratus persen berasal dari APBN kiranya bukanlah pilihan yang bijak. Sebab, hal ini justru akan membebani APBN Indonesia yang saat ini memiliki ruang fiskal yang sempit, yakni sekitar 20-22% saja dari APBN. Hal ini disebabkan diantaranya oleh resesi akibat pandemi, sehingga defisit anggaran melebar. Defisit yang biasanya berada dibawah angka 2%, melebar menjadi 6,14% di tahun 2020 dan 4,65% di tahun 2021

Jika pada akhirnya pembangunan IKN akan mengambil seluruh biayanya dari APBN, dapat dipastikan bahwa beban untuk APBN di tahun-tahun berikutnya akan semakin berat. Target pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran menjadi dibawah 3% bisa jadi tidak tercapai, yang akan berdampak terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia.

Masalah pendanaan yang melanda pemindahan ibukota ini tentu memerlukan solusi yang cepat, mengingat proses pembangunannya yang sudah dimulai. Hingga saat ini, pemerintah masih terus mencari investor swasta untuk membiayai pembangunan IKN. Porsi pendanaan swasta dan pihak ketiga harus dioptimalisasi agar pembangunan ibu kota baru tidak berujung kepada beban APBN untuk tahun-tahun mendatang.