Incar Mediasi, Pemimpin ASEAN Akan Bahas Myanmar di Jakarta
Ilustrasi Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai Pemimpin ASEAN 2021. Foto: Infofoto
Pemimpin ASEAN, Brunei Darussalam, memunculkan wacana Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN guna membahas krisis Myanmar. Brunei menyatakan bahwa pertemuan akan paling optimal dilakukan di Jakarta, Indonesia.
Pernyataan tersebut adalah pernyataan resmi yang dihasilkan dari pertemuan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang dilaksanakan pada hari Senin, 5 April 2021.
“Kedua pemimpin sepakat agar para pemimpin ASEAN bertemu untuk membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar.” Menurut pernyataan yang dikutip dari Reuters.
Namun, belum ada penjadwalan spesifik mengenai kapan pertemuan ini akan dilakukan, walau kedua pihak menyatakan korban jiwa yang terus bertambah menjadi sebuah urgensi yang patut diselesaikan secepatnya.
Inisiatif ini bukan usaha pertama negara ASEAN dalam berusaha menindaklanjuti krisis yang terjadi di Myanmar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sempat melakukan kunjungan ke Myanmar.
Retno Marsudi menyatakan bahwa Rusia dan Tiongkok amat mendukung inisiatif penggelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN berkaitan masalah krisis di Myanmar yang hendak menawarkan mediasi.
Hal ini mereka nilai sebagai sebuah solusi yang lebih masuk akal dibandingkan sanksi-sanksi yang diberikan Uni Eropa dan pihak eksternal lainnya.
Pernyataan Rusia dilansir dari AFP berbunyi, “Sejumlah ancaman dan tekanan terhadap Myanmar termasuk pemberian sanksi justru menutup peluang dan sangat berbahaya,”. Sementara Tiongkok menyatakan ketidaksetujuannya dalam rapat tertutup Dewan Keamanan PBB.
Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura telah menunjukkan kekhawatiran mengenai jumlah korban dan kekerasan yang terjadi di Myanmar dan telah menunjukkan dukungan atas diadakannya KTT.
Masalahnya, untuk melakukan KTT, maka diperlukan visi dan keinginan yang sama diantara sepuluh pemimpin ASEAN. Akan tetapi karena pandangan yang berbeda-beda berkaitan dengan prinsip non-intervensi ASEAN dan kegentingan situasi, konsensus tampak sulit diraih.
Berjalannya diskusi mengenai Myanmar ini akan diawasi ketat oleh seluruh dunia. Uni Eropa, AS, dan Inggris telah menaruh sanksi. Rusia telah melakukan kunjungan melalui parade militer. Sementara Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Myanmar yang menaruh modal besar di negara itu tentunya tidak ingin memberlakukan sanksi.
Konferensi ini dinilai sangat krusial menyusul kegagalan dunia menyepakati pemberian sanksi kepada Myanmar akibat penolakan Rusia dan Tiongkok yang menganggapnya kontraproduktif. Hingga kini, masih ditunggu kepastian waktu, tempat, dan kabar lanjut penyelenggaraannya.
Tentang Penulis
