Ilustrasi demonstrasi di Haiti. Foto: Valerie Baeriswyl/AFP

Kekacauan besar sedang terjadi di Haiti, masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut diberhentikannya masa jabatan Jovenel Moise. Hal tersebut karena masa jabatan Moise dipercaya sudah seharusnya berakhir tanggal 7 Februari 2021 silam, yakni lima tahun sejak turunnya mantan Presiden Michel Martelly. Kenyataannya Moise menyatakan bahwa dirinya masih memegang jabatan itu hingga sekarang.

Moise mengatakan bahwa ia memiliki sisa satu tahun masa jabatan karena ia naik menjadi presiden pada tanggal 7 Februari 2017. Hal ini disebabkan adanya tuduhan manipulasi pemilu tahun 2015 yang membuat adanya pemilu ulang. Pemilu ulang tersebut dimenangkan oleh Jovenel Moise sehingga ia menjadi Presiden Haiti hingga sekarang.

Moise bukanlah pemimpin yang populer di Haiti karena ada banyaknya tuduhan akan kasus korupsi yang terus menyerang dirinya dan kabinetnya. Tidak jarang juga terjadi demonstrasi di Haiti yang memprotes inkompetensi Moise dalam menjalankan sebuah negara.

Moise dituduh oleh rakyatnya telah berusaha memperpanjang masa jabatannya dengan mandat ilegal. Sementara itu, Presiden Moise menuduh rakyatnya berusaha memberhentikannya dengan paksa sehingga ia pun memperkuat pertahanan polisi di ibu kota Haiti, Port-Au-Prince.

Pihak oposisi Moise menyatakan bahwa Moise tidak bertanggung jawab dan korup. Hal ini dibuktikan dari gagalnya pemerintahan Moise dalam menyelenggarakan pemilu legislatif pada tahun 2019 silam sehingga membuat Haiti tidak memiliki kabinet. Oleh karena itu, kini publik percaya bahwa Joseph Mecene Jean-Louis merupakan pilihan yang lebih baik untuk menjadi pemimpin sementara mereka.

Beberapa media lokal Haiti bahkan menyatakan bahwa Haiti memiliki dua presiden, hal ini disebabkan sentimen publik yang telah menaruh kepercayaan mereka pada oposisi Moise. Mereka menolak perpanjangan masa jabatan Moise karena adanya rencana penyuntingan referendum negara oleh Moise. Jovenel Moise diperkirakan ingin mengganti hukum yang melarang presiden untuk menjabat dua periode berturut-turut.

PBB dan OAS (Organization of American States) sendiri menyatakan bahwa mereka membiarkan Jovenel Moise untuk tetap berkuasa dengan syarat ia menyelenggarakan pemilu nantinya pada tahun 2021. Mereka percaya bahwa hal tersebut adalah cara terbaik untuk menghindari kekacauan yang jauh lebih besar dan mencegah adanya kenaikan kepala negara secara non-demokratis.

Media lokal telah mengecam pernyataan OAS dan PBB dengan menyatakan bahwa mereka menaruh prioritas mereka di posisi yang salah. Mereka menilai intervensi OAS dan PBB sebagai sesuatu yang tidak membantu dan negatif untuk Haiti. Hingga hari ini, Haiti masih bimbang akan siapa presiden mereka yang sebenarnya.

Tentang Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *