Pengungsi dan Diaspora Sudan Selatan di Australia: Hambatan Integrasi dan Indeks Pengembangan Manusia dalam Isu Migrasi

Terlepas dari reputasi Australia yang cenderung terbuka terhadap imigran, komitmen negara tersebut dalam menjamin pertumbuhan taraf hidup pengungsi masih mengalami hambatan yang signifikan. Adanya kontradiksi antara masyarakat domestik Australia dengan sikap Australia sebagai negara penyedia suaka dan pemukiman bagi para pengungsi, terutama pengungsi Sudan Selatan, menjadi penghambat utama integrasi sosial ekonomi dan indeks pengembangan manusia, hingga terabaikannya hak-hak pengungsi di negara tersebut. Di sisi lain, diaspora pengungsi Sudan Selatan menemui hambatan tersendiri dalam praktik budaya warisan di negara tuan rumah. Pengembangan manusia sendiri merupakan aspek penting dalam isu migrasi internasional (Kandemir, 2012). Dalam tulisan ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan diaspora pengungsi Sudan Selatan di Australia yang berkaitan dengan pengembangan manusia.

Sebagai negara yang masuk dalam kategori negara dengan indikator kesehatan dan sosial ekonomi yang sangat rendah, Sudan Selatan sejatinya menjadi penyumbang jumlah pengungsi terbesar di negara maju, khususnya Australia. Pengungsi dari Sudan Selatan sendiri merupakan komunitas dengan pertumbuhan tercepat di Australia dengan jumlah lebih dari 30,000. Hal tersebut sejatinya merupakan dampak masif dari perang sipil yang berlangsung selama beberapa dekade. Setelah kemerdekaan Sudan pada tahun 1956, Sudan menghadapi peperangan sipil yang berlangsung tidak lama setelah Sudan memperoleh legitimasinya secara internasional dari pemerintahan Inggris. Ketimpangan besar antara wilayah Sudan Utara dan Selatan menjadi pemicu utama pecahnya perang sipil yang mengakibatkan kematian lebih dari setengah juta penduduk, hingga pada tahun 1972 muncul perjanjian Addis Ababa yang kemudian memberikan kedaulatan parsial untuk Daerah Otonom Sudan Selatan (Fadlalla, 2004).

Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama yang ditandai dengan konflik sipil yang terjadi kembali karena adanya pelanggaran serius terhadap perjanjian damai yang kemudian memicu perang sipil kedua dari tahun 1983 hingga 2005. Perang sipil yang terus bereskalasi kemudian menimbulkan dampak ekonomi yang sangat drastis di seluruh negeri, rusaknya infrastruktur, dan tingginya korban jiwa, khususnya bagi Sudan Selatan. Meletusnya perang sipil kedua kemudian menyebabkan lebih dari 4,5 juta masyarakat Sudan Selatan mengungsi, baik secara internal maupun ke negara-negara lain. Terdapat beberapa negara tujuan dari pengungsi Sudan Selatan, seperti negara-negara Afrika dan sekitarnya. Namun, hal tersebut tidak serta merta menghindarkan para pengungsi Sudan Selatan dari permasalahan humanitarian yang baru di negara tuan rumah. Permasalahan lain, terutama yang berkaitan dengan akses ekonomi dan resiko eksploitasi tenaga kerja harus dihadapi oleh kelompok pengungsi tersebut (Losoncz, 2019). Hal tersebut kemudian mendorong pengungsi Sudan Selatan untuk mencari suaka di wilayah lain, terutama di Australia.

Pengungsi Sudan Selatan yang datang ke Australia melalui program kemanusiaan antara tahun 2000 dan 2007 berasal dari kamp-kamp pengungsi di Afrika Timur dan dari Afrika Utara, terutama Mesir—tempat mereka mencari suaka. Dalam konteks penyedia suaka, Australia sendiri merupakan negara dengan jumlah imigrasi ke dalam yang tinggi. Hal tersebut karena Australia cenderung memberikan lebih banyak kesempatan bagi pengungsi dalam lapangan pekerjaan, terutama dalam bidang pekerjaan dengan keterampilan rendah (Kelly & Lewis, 2003). Australia juga membuka potensi bagi pengungsi dan imigran lainnya untuk berkontribusi pada kapasitas ekonomi negara. Akan tetapi, dalam hal ini Australia harus menghadapi kurangnya dukungan masyarakat domestik dalam pemberian keamanan permanen dan pemukiman bagi para pengungsi sebagai kelompok masyarakat rentan. Dukungan domestik masyarakat Australia sendiri sejatinya didominasi oleh potensi kontribusi yang dapat diberikan para pengungsi dalam hal tenaga kerja (Losoncz, 2019).

Adanya kontradiksi antara dukungan masyarakat domestik dan kebijakan imigrasi pemerintah Australia kemudian semakin diperjelas dengan perkembangan utama dalam kebijakan resettlement atau pemukiman kembali pengungsi di Australia. Perkembangan tersebut berkaitan dengan meningkatnya proporsi migran humanitarian untuk tinggal permanen di Australia yang berlawanan dengan dukungan dalam upaya pemukiman kembali migran kemanusiaan yang tidak berkembang pesat. Dukungan khusus pemukiman kembali telah diminimalkan dan integrasi ekonomi dan sosial telah menjadi tanggung jawab kelompok pengungsi itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah Australia tetap menekankan keterbukaannya dalam menerima pengungsi, namun menyerahkan permasalahan integrasi ke kelompok pengungsi tersebut. Kegagalan pengungsi dalam berintegrasi secara sosial dan ekonomi dengan masyarakat domestik Australia kemudian mengarah pada berkurangnya kesempatan kerja bagi para pengungsi dan taraf kemiskinan yang meningkat (Losoncz, 2019). Hal ini kemudian mengarah pada rendahnya indeks perkembangan manusia (human development index) pengungsi atau imigran di Australia.

Dalam menangani isu migrasi dan mewujudkan komitmen negara terhadap perlindungan kemanusiaan bagi para pengungsi sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian UNHCR (UNHCR, 2006), sikap pemerintah dan masyarakat negara tuan rumah dalam dimensi fisik dan budaya sejatinya memegang pengaruh penting. Dalam kasus diaspora pengungsi Sudan Selatan di Australia penulis melihat kurangnya dukungan dalam integrasi, terutama dalam hal budaya yang dibawa oleh pengungsi Sudan Selatan dengan budaya masyarakat Australia. Sedangkan, budaya warisan dan kohesi antar kelompok masyarakat sangat perlu ditekankan dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat tuan rumah maupun pendatang. Pada saat yang bersamaan, kepentingan dalam dimensi budaya dapat berbenturan dan membatasi hak-hak individu. Oleh karena itu, meskipun pengakuan dan pemeliharaan budaya warisan merupakan hal yang penting, pelestarian beberapa kebiasaan dan praktik, terutama yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan masyarakat Australia, tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut sejatinya dapat mengarah pada cultural disorientation yang menjadi hambatan utama dalam integrasi sosial ekonomi hingga menurunnya indeks perkembangan pengungsi di negara tuan rumah.

Melalui permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa Australia sebagai negara pluralistik secara budaya memiliki kompleksitas dalam toleransi identitas multikultural. Multikulturalisme dalam hal ini menjadi konsep yang terabaikan sehingga mendorong kemunculan tantangan baru dalam perkembangan kelompok masyarakat yang baru, terutama pengungsi. Dalam permasalahan ini, argumen penulis menekankan pada diperlukannya re-orientasi atau orientasi kembali dalam praktik budaya. yang memungkinkan terbentuknya tatanan sosial ekonomi baru. Negara sejatinya memegang peranan penting dalam upaya re-orientasi budaya dengan dukungan mencakup kebijakan dan program yang dapat memfasilitasi integrasi ekonomi dan sosial bagi pengungsi dan masyarakat domestik. Di sisi lain, aktor dengan budaya yang berbeda juga dapat bekerjasama untuk menciptakan dan mengembangkan pemahaman bersama untuk memecahkan masalah integrasi. Penulis berpendapat bahwa dengan terintegrasinya masyarakat domestik dengan pendatang—khususnya pengungsi— secara sosial dan ekonomi dapat memberikan jaminan lebih terhadap perlindungan hak maupun indeks perkembangan manusia dan taraf hidup pengungsi, terutama dalam menangani permasalahan pengungsi Sudan Selatan di Australia.

Referensi:

Fadlalla, M. (2004). Short history of Sudan. Lincoln, NE: iUniverse.

Kandemir, Orhan. (2012). Human Development and International Migration. Procedia – Social and Behavioral Sciences.

Kelly, R., & Lewis, P. (2003). The changing pattern of skill demand in the Australian economy. Centre of Labour Market Research Discussion paper Series (Vol. 03/2): The University of Western Australia and University of Canberra.

Losoncz, Ibolya. (2019). From South Sudan to Australia. Australian National University.

UNHCR. (2006). The state of the world’s refugees: Human displacement in the New Millennium. Oxford: Oxford University Press.

Anisa Aprilia Nuraini adalah mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @__anisyo